CEPOSONLINE.COM, SARMI-Dampak kebijakan efisiensi anggaran mulai dirasakan secara nyata di Kabupaten Sarmi, Papua. Wilayah yang luas dengan penyebaran penduduk tersebar di 92 kampung dan 10 distrik ini membuat kebutuhan biaya pembangunan sangat besar, namun keterbatasan anggaran memaksa sejumlah program strategis tertunda pelaksanaannya.
Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Sarmi, Eduward P. Dimomonmau, menjelaskan bahwa kondisi geografis Sarmi yang sulit dijangkau menyebabkan kebutuhan pembangunan infrastruktur menjadi sangat tinggi. Namun, efisiensi anggaran yang diterapkan membuat banyak rencana yang sebelumnya sudah disusun melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kampung hingga kabupaten harus mengalami perubahan bahkan penundaan.
“Sudah banyak program strategis yang direncanakan dan didorong, tapi dengan kondisi ini terpaksa harus ditunda. Kami berharap ke depan, kalau anggaran kembali normal, kegiatan-kegiatan itu bisa diperhatikan kembali," ujar Eduward, Jumat (25/4).
Ia mencontohkan, saat hujan deras yang menyebabkan putusnya akses jalan menuju Distrik Tor baru-baru ini. Dalam kondisi normal, perbaikan akses jalan itu seharusnya bisa segera dilakukan dan mwmbutuhkan biaya.
“Kita tahu Sarmi ini sangat luas. Aksesibilitas antar kampung dan distrik sangat membutuhkan biaya besar. Saat ini beberapa subsektor pembangunan juga terpaksa tidak dilanjutkan," jelasnya.
Saat ditanya soal angka pasti besaran pemangkasan anggaran, Eduward mengaku belum bisa memberikan rincian karena baru saja dilantik sebagai Pj Sekda Sarmi. Ia mengatakan data tersebut lebih akurat jika disampaikan langsung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Keuangan.
"Ada beberapa mata anggaran yang dipotong, mungkin termasuk dana Otsus. Efeknya sangat terasa di lapangan," tambah Eduward.
Akibat dari perubahan program ini, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat. Warga yang sejak awal mengikuti proses pengusulan program pembangunan lewat Musrenbang kini merasa kecewa karena program-program yang mereka harapkan harus tertunda.
"Ini memang jadi tantangan berat. Karena sejak awal tahapan usulan program sudah melibatkan masyarakat, tapi karena faktor efisiensi, banyak yang berubah," pungkas Eduward.(*)