Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bukan Lagi Kemenkumham? Ini Panduan Baru Cek Sekolah Kedinasan Hukum 2026

W
Penulis: Weny Firmansyah❯
Ilustrasi. (AI)
Ilustrasi. (AI)

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Bagi masyarakat yang selama ini mengenal sekolah kedinasan bidang hukum melalui lingkungan Kemenkumham, perubahan struktur kementerian membuat pencarian informasi penerimaan perlu dilakukan dengan lebih teliti.


Dilansir dari radarbogor.jawapos.com, kini Politeknik Pengayoman Indonesia atau POLTEKPIN berada di bawah Kementerian Hukum.


Sementara pendidikan kedinasan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Advertisement


Pemerintah secara resmi memasukkan keduanya sebagai penyelenggara sekolah kedinasan dalam seleksi 2026. 


POLTEKPIN mendapatkan 250 formasi, sedangkan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh 375 formasi.


Seseorang yang berminat pada bidang hukum terapan sebaiknya mencari informasi melalui kanal Kementerian Hukum dan POLTEKPIN.

Advertisement


Sementara informasi mengenai pendidikan kedinasan imigrasi dan pemasyarakatan harus dilihat melalui instansi yang sekarang menangani bidang tersebut.


Penataan ini juga tercermin dari langkah Kementerian Hukum pada awal 2026 dalam mematangkan persiapan penerimaan mahasiswa POLTEKPIN.


Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan kata kunci lama seperti “sekolah kedinasan Kemenkumham”.


Kata kunci dan sumber informasi perlu disesuaikan dengan struktur kementerian terbaru.

Advertisement
Editor : AdminDua

Artikel Terkait

Nama Mantan Presiden Ikut Disebut, Yusril: Siapa Pun Bisa Diperiksa!

Nama Mantan Presiden Ikut Disebut, Yusril: Siapa Pun Bisa Diperiksa!

Tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum, termasuk bagi mantan presiden. Siapa pun yang diduga terlibat dalam suatu perkara dapat

Di Balik Kasus Madiun, Status Nikah Siri Tak Boleh Jadi Dasar Stigma Korban Kekerasan

Di Balik Kasus Madiun, Status Nikah Siri Tak Boleh Jadi Dasar Stigma Korban Kekerasan

Pernikahan siri yang tidak memiliki kekuatan hukum negara, sering menjadikan perempuan menjadi korban.

PNS Jadi Tersangka Kasus Hukum, Ini Aturan Statusnya

PNS Jadi Tersangka Kasus Hukum, Ini Aturan Statusnya

Keterlibatan seorang PNS dalam perkara hukum sering memunculkan pertanyaan tentang nasib status kepegawaiannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer