CEPOSONLINE.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua memanggil gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua ke Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025.
Terlihat di antaranya 5 gubernur se-Papua, di antaranya Matius Fakhiri, Dominggus Mandacan, Elisa Kambu, John Tabo, hingga Meki Nawipa, serta para bupati dan wali kota, pada kesempatan itu.
Para kepala daerah ini dikumpulkan dalam rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta.
Rapat bersama itu digelar lantaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan para kepala daerah diagendakan bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 16 Desember 2025.
“(Selasa, 16 Desember 2025) jam 3 sore, Bapak Presiden yang akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua,” ujar Tito Karnavian.
Tito menegaskan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua berperan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua.
Peran ini, sambung Tito, tidak bersifat operasional dan mengurangi kewenangan kepala daerah.
Sebaliknya, hal ini menjadi kunci memastikan percepatan pembangunan di Tanah Papua berjalan selaras, khususnya pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
"Bapak-Bapak Kepala Daerah dapat memanfaatkan Komite ini juga untuk menyampaikan hal-hal yang penting, yang kira-kira, Bapak-Bapak rekan-rekan kepala daerah punya keterbatasan, sehingga perlu ada dukungan," jelasnya.
Mendagri mengungkapkan bahwa saat ini berbagai program pembangunan di Papua dijalankan oleh sejumlah kementerian/lembaga.
Agar pelaksanaannya tidak saling tumpang tindih, diperlukan koordinasi yang kuat.
Karena itu, peran Komite Eksekutif menjadi penting untuk mengisi celah koordinasi tersebut sekaligus memperkuat integrasi program dan kebijakan di Tanah Papua.
Ia menjelaskan, komite berperan membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam menjalankan kebijakan Otsus, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan, tanpa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang dibangun berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Kemudian program-program provinsi juga, baik antarprovinsi, dengan program provinsi dengan kabupaten/kota, itu juga harus sinkron. Sehingga tidak overlapping atau tidak ada yang kosong. Itulah gunanya kita mempercepat pembangunan Papua," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas komitmen kuat dalam mendorong pembangunan Papua.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan diarahkan pada penguatan di tingkat akar rumput, khususnya di kampung-kampung, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan konektivitas terpadu.
“Papua adalah masa depan ekonomi, masa depan pangan dan energi, dan juga menjadi penentu, sebagai pintu gerbang di kawasan Pasifik.”
“Sehingga percepatan pembangunan masyarakat di Papua adalah wajah dari keadilan sosial di Indonesia,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Velix Wanggai turut didampingi sembilan anggota lainnya, yaitu Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juarson Estrella Sihasale. (*)