CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pemerintah mengeluarkan imbauan kepada seluruh daerah di Indonesia untuk waspada terhadap bencana pada periode akhir 2025 hingga awal 2026.
Sebab, saat ini Indonesia tengah dilanda curah hujan yang tinggi hingga bahkan cuaca ekstrem.
Terlebih, dalam belakangan ini telah terjadi dua bencana besar, yakni longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Baru-baru ini Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga sudah keluarkan imbauan kepada seluruh daerah tanpa terkecuali.”
“Semua pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus waspada dan siaga.”
“Artinya, harus mengedepankan langkah preventif ketimbang kuratif,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, pada Rabu 3 Desember 2025.
Tak terkecuali di wilayah timur Indonesia, khususnya Tanah Papua yang juga rawan bencana.
Hal ini berkaca dari sejumlah bencana yang pernah terjadi seperti longsor dan banjir bandang di Jayapura, Papua, hingga banjir bandang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Ya Papua ini rawan juga, baik di Papua induk, Daerah Otonom Baru Papua, hingga Papua Barat, Papua Barat Daya, Bali, NTT, dan NTB.”
“Kami mohon seluruh daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia, semuanya harus waspada,” tegas Ribka Haluk.
Ribka Haluk meminta pemerintah daerah di Papua memperkuat sinergitas melalui rapat Forkopimda untuk mengantisipasi bencana.
“Forkopimda harus kompak. Ambil langkah preventif sedini mungkin, termasuk pembersihan saluran air hingga pengerukan sungai-sungai.”
“Jangan tunggu sampai sudah terjadi bencana baru mau bergerak.”
Ribka menekankan agar pemerintah daerah bersama Forkopimda tidak menunggu langkah penanggulangan ketika bencana telah terjadi, melainkan mengambil langkah preventif sebelum terjadinya bencana.
Selain antisipasi bencana, rapat Forkopimda bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Ini termasuk memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar.
“Ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat harus dipastikan, jangan sampai terjadi kelangkaan.”
“Harga bahan pokok juga harus dipastikan agar tidak melonjak tinggi,” tambahnya.
Dengan kata lain, pemerintah daerah harus pantau pasar agar harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil jelang Natal dan Tahun Baru.
“Forkopimda harus rapatkan semua ini.”
“Nanti kami akan cek, mana yang sudah rapat dan mana yang belum, untuk dilaporkan kepada pimpinan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dua bulan ke depan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi.
Ia juga menyebut adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua.
Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
“BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem pada puncak musim hujan dan libur Natal dan tahun baru.”
“Namun, teknologi modifikasi cuaca saat ini masih belum mampu mencegah pembentukan bibit siklon atau mengurangi intensitas siklon,” jelas Fathani.
Ia menambahkan, periode November 2025-April 2026 merupakan fase pertumbuhan bibit atau siklon tropis di selatan Indonesia yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang. (*)