CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Aksi demonstrasi perihal pembakaran mahkota Cenderawasih dilakukan di Kota Jayapura pada Senin, 27 Oktober 2025.
Hal inipun menyita perhatian berbagai kalangan, termasuk pemerintah pusat.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, terkait persoalan mahkota Cenderawasih.
“Kami menerima banyak atensi dari masyarakat Papua, dari berbagai kalangan, dan kami menanggapinya dengan langsung berkomunikasi dengan pak Menteri Kehutanan.”
“Saya menjelaskan bahwa hal ini melukai hati masyarakat Papua.”
“Kami tahu ada aturan pemusnahan, tapi kurang sosialisasi dan pengawasan.”
“Artinya, tujuannya baik, tapi caranya tidak elok. Dan ini membuat masyarakat Papua kecewa karena merasa dicederai dengan pembakaran itu.”
“Pak Menteri langsung menanggapinya. Ini salah satu sikap yang patut kita hormati,” ujar Wamendagri Ribka Haluk, Senin, 27 Oktober 2025.
Berangkat dari komunikasi itu, Menhut Raja Juli Antoni langsung menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka kepada masyarakat Papua terkait pembakaran mahkota Cenderawasih yang dilakukan instansi teknis di bawah Kemenhut.
“Saya memberikan apresiasi karena persoalan ini langsung direspons pak Menteri.”
“Ada komitmen dan keseriusan dari pak Menteri di mana hal ini menjadi evaluasi agar ke depannya tidak terulang kembali ,” ujarnya.
Penempatan pejabat Kemenhut di Papua juga menjadi atensi bagi Raja Juli Antoni.
“(Masalah) ini dilakukan instansi teknis di level bawah (Kemenhut), dan pak Menteri sampaikan ke depannya, siapapun yang kerja di Papua harus peka dengan kultur, budaya, sosial, dan kearifan lokal.”
“Ya karena kalau tidak peka, nanti berujung seperti ini,” ungkapnya.
Apalagi, sambung Ribka, ini menyangkut Cenderawasih yang sangat diagungkan oleh masyarakat Papua.
Cenderawasih merupakan simbol dan identitas masyarakat Papua.
“Pakaian saja kita pakai dengan motif Cenderawasih.”
“Kemudian, dalam event apapun, termasuk acara kenegaraaan, Cenderawasih dikenakan sebagai atribut yang kita banggakan,” jelasnya.
Untuk itu, Ribka berharap adanya SOP (standard operational procedure) terkait pemusnahan benda-benda bernilai kultur, adat, maupun budaya, khususnya di Papua.
“Aturan disosialisasi secara baik kepada masyarakat, kemudian cara pemusnahan itu lebih bermartabat.”
“Saran saya, sebaiknya dimuseumkan. Jadi, tidak boleh dibakar seperti itu,” ungkapnya.
Ribka juga berharap dibuatnya aturan teknis.
“Sudah ada Perda, tapi mungkin bisa dibuat Perdasi juga. MRP juga dapat memberi atensi, termasuk aturan perdagangannya.”
“Lalu kemudian lakukan sosialisasi intens, dan sidak sesekali,” katanya.
Dengan kata lain, Ribka menilai bahwa dibutuhkan SOP yang tepat terkait persoalan yang terjadi.
“Dengan rasa hormat, pak Menteri Kehutanan telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua.”
“Sekiranya ini dapat kita terima dengan tangan terbuka, dengan catatan agar hal seperti ini tidak terulang lagi ke depannya,” pungkasnya.
Ribka juga berharap agar burung Cenderawasih terus dijaga eksistensinya agar tidak punah. (*)