papua

Ribka Haluk dan Velix Wanggai Dilantik, Presiden Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Kamis, 9 Oktober 2025 | 15:23 WIB
Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang dilantik sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Jakarta.

CEPOSONLINE.COM – Selain melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Jakarta pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Para tokoh Papua dilantik mengisi komite ini.

Satu di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang dilantik sebagai anggota pada komite tersesebut.


Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan bahwa penugasan ini merupakan tanggung jawab strategis dalam mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua.

Ia menegaskan, peran Komite Eksekutif akan fokus pada harmonisasi program lintas kementerian dan lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah di enam provinsi di wilayah Papua.

“Kami dilantik sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Jadi tugasnya ganda, selain sebagai Wamendagri, juga sebagai anggota eksekutif.”

“Kami bertugas mengharmonisasi program percepatan pembangunan di enam provinsi di Papua antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah,” jelas Ribka.

Menurutnya, seluruh kegiatan dan program pembangunan yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi wilayah Papua wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Komite Eksekutif.

Ribka menegaskan, tugas pihaknya tidak hanya mengoordinasikan, tetapi juga mengawasi pelaksanaan program agar sejalan dengan visi nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta RPJMN.

“Kami wajib memastikan setiap program yang ada di dalam RPJMN dan dikhususkan untuk Papua benar-benar dilaksanakan. Bila tidak, kami akan menanyakan dan mengawal pelaksanaannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka Haluk menekankan bahwa Komite Eksekutif juga berperan dalam memfasilitasi dan memediasi program-program yang diusulkan dari daerah (bottom-up) agar dapat masuk ke perencanaan nasional.

“Program usulan dari daerah wajib difasilitasi dan dikawal agar mendapat perhatian dari kementerian terkait. Ini menjadi bagian penting dari tugas kami untuk memastikan sinergi pembangunan berjalan efektif,” imbuhnya.

Sebagai pejabat yang kini juga memiliki tanggung jawab langsung melapor kepada Presiden, Ribka menyebut peran Komite Eksekutif sangat strategis dalam memastikan percepatan pembangunan berjalan nyata dan terukur di seluruh Tanah Papua.

“Tugas kami dilaporkan langsung kepada Bapak Presiden. Jadi ini merupakan amanah besar untuk memastikan semua program benar-benar berpihak kepada masyarakat Papua,” tegasnya.

Sementara itu, Velix Wanggai yang dilantik sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, mengatakan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.

“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua.

Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix.

Velix juga menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.

Selain itu, Velix juga menjelaskan bahwa lembaga baru yang memiliki anggota dengan latar belakang beragam ini juga akan mengurus terkait dengan beragam aspek sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan papua.

“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” tuturnya.

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua juga akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan membawa dampak nyata bagi masyarakat Papua.

Berikut para pejabat yang dilantik dalam Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua:
1. Velix Vernando Wanggai, sebagai Ketua
2. ⁠⁠Ribka Haluk, sebagai Anggota
3. John Wempi Wetipo, sebagai Anggota
4. ⁠Ignatius Yogo Triyono, sebagai Anggota
5. ⁠Paulus Waterpauw, sebagai Anggota
6. Ali Hamdan Bogra, sebagai Anggota
7. ⁠Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, sebagai Anggota
8. ⁠Yanni, sebagai Anggota
9. John Gluba Gebze, sebagai Anggota
10. Juharson Estrella Sihasale, sebagai Anggota

Tags

Terkini