CEPOSONLINE.COM, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh kepala daerah di Tanah Papua terkait lambannya penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).
Ribka menegaskan, jika hingga triwulan ketiga tahun ini penyaluran dana tersebut masih belum terealisasi, dirinya akan turun langsung ke daerah untuk mengejar para kepala daerah.
"Kalau seperti ini, sampai dengan triwulan ketiga ini masih belum terealisasi, saya akan kejar sampai daerah.”
“Wamendagri akan kejar kepala daerah sampai di daerahnya masing-masing," tegas Ribka Haluk dalam keterangannya usai memimpin rapat evaluasi penyaluran Dana Otsus Papua di Jakarta, Senin (30/06/2025).
Baca Juga: Wamendagri Pimpin Rapat Strategis bersama BP3OKP: Bahas Implementasi Otonomi Khusus Papua
Ribka menyebut percepatan penyaluran Dana Otsus adalah bagian penting dari komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya, ini kan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, terus kesejahteraan masyarakat di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo.”
“Oleh karena itu, diperlukan percepatan-percepatan, lebih khusus pada transformasi tata kelola pemerintahan. Terlebih lagi pada pengelolaan dan penyaluran dana otonomi khusus di Tanah Papua," tegasnya.
Dalam rapat yang didampingi Staf Ahli Mendagri bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwan Harun Damanik dan dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan serta para pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah se-Tanah Papua via daring itu, Wamendagri mengaku telah membedah secara rinci berbagai persoalan yang menjadi hambatan penyaluran Dana Otsus.
"Hari ini kita sudah bedah. Saya sendiri yang pimpin rapat. Sudah dikupas tuntas, ini adalah kesempatan terakhir hingga minggu ini, supaya minggu depan kita bisa tahu di mana letak kesalahannya, terutama terkait kinerja pemerintahan daerah dalam realisasi penyaluran Dana Otsus dan DTI," ungkap Ribka.
Ia mengakui, beberapa daerah sudah menunjukkan progres dan telah menyalurkan dana, namun masih banyak yang belum memenuhi persyaratan administrasi yang menjadi prasyarat mutlak penyaluran dana tersebut.
Persyaratan yang dimaksud antara lain laporan pertanggungjawaban, rencana anggaran program (RAP), dan dokumen pendukung lainnya.
"Masalahnya mereka masih terputar-putar, bermain antara pemerintah kabupaten dan provinsi.”