Ada 42 Dokter Umum OAP di Papua Tengah, DPR Minta Pemprov Biayai Pendidikan Spesialis

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Sebanyak 42 dokter Orang Asli Papua (OAP) yang saat ini masih berstatus dokter umum di delapan kabupaten di Papua Tengah menjadi perhatian Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua Tengah. DPR mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan pembiayaan agar para dokter tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis.
Desakan itu disampaikan Ketua Poksus DPR Papua Tengah, Donatus Mote, saat menyampaikan pandangan umum terhadap sejumlah Raperdasi dan Raperdasus dalam rapat paripurna DPR Papua Tengah di ruang sidang DPR Papua Tengah, Nabire, Selasa (6/10/2026).
Mote mengatakan, penguatan sumber daya dokter OAP perlu menjadi bagian penting dalam Raperdasi Penyelenggaraan Kesehatan yang sedang dibahas. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu mengatur pelayanan kesehatan, tetapi juga memastikan tersedianya tenaga medis yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat.
“Menurut data yang kami terima, sekitar 42 dokter orang Papua itu sudah ada di Papua Tengah ini, dari delapan kabupaten. Jadi, ada 42 dokter orang Papua ini yang kami dorong supaya mereka yang sementara dokter umum dapat melanjutkan spesialis,” kata Mote.
Ia meminta agar pembiayaan pendidikan dokter OAP untuk melanjutkan spesialis secara khusus diatur dalam Raperdasi kesehatan, termasuk memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Maka dalam Raperdasi tersebut mestinya dibahas satu pasal dan mengatur dana Otsus untuk dapat membiayai dokter yang orang Papua. Mereka dapat biaya dari pemerintah untuk pergi selesaikan spesialisnya,” ujarnya.
Menurut Mote, dukungan pemerintah tersebut harus disertai komitmen pengabdian. Dokter OAP yang mendapatkan pembiayaan pendidikan diharapkan kembali ke Papua Tengah setelah menyelesaikan pendidikan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.
“Setelah dibiayai oleh pemerintah, mereka harus kembali ke Papua Tengah untuk melayani,” tegasnya.
Dorongan tersebut disampaikan Poksus dalam rangkaian pandangan umum terhadap Raperdasi Penyelenggaraan Kesehatan. Dalam dokumen pandangan umum, Poksus menilai keberhasilan regulasi kesehatan tidak semata-mata diukur dari banyaknya norma yang diatur, tetapi dari kemampuan regulasi menghadirkan dokter dan tenaga kesehatan di wilayah yang membutuhkan, menjamin ketersediaan obat, mempercepat rujukan pasien serta meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan. Pandangan Umum Fraksi Otsus 5-6 Okt 2026.docx
Soroti Pelayanan Kesehatan di Pesisir



