Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tegakkan Perdasus Perlindungan Pengusaha OAP, DPR Papua Tengah: Pejabat Stop Bermain Proyek!

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai saat memberikan keterangan kepada pers di ruang kerjanya, Senin, (16/11/2026). (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE)
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai saat memberikan keterangan kepada pers di ruang kerjanya, Senin, (16/11/2026). (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE) 

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, NABIRE –  Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta seluruh pejabat pemerintah, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, berhenti bermain proyek dan memberikan kesempatan kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat dalam pekerjaan pembangunan.

 Ia menegaskan, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua benar-benar diwujudkan dalam pembagian pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan John NR Gobai kepada media ini saat wawancara langsung di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026). 

Advertisement


Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya membuat regulasi, tetapi harus memastikan pengusaha OAP mendapatkan kesempatan yang adil, baik melalui pekerjaan penunjukan langsung, tender terbatas, kerja sama operasi (KSO), maupun subkontrak.

“Jadi sekali lagi saya ingin meminta kepada para pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, enggak usahlah kita main-main proyek. Kasih kesempatan kepada pengusaha-pengusaha Papua dulu. Nanti kalau mereka semua sudah dapat, barulah kalau ada lebih-lebih ya kita juga perlu. Tapi jangan kita didahulukan, enggak boleh, enggak bagus,” tegas John.

Ia menjelaskan, pada 2025 pihaknya telah menyusun dua rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan pengusaha OAP serta pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha asli Papua.

Advertisement

Penyusunan regulasi tersebut juga mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua, yang ditetapkan pada 9 Oktober 2025 dan masih berlaku.

Dalam Perpres tersebut, pemerintah memberikan pengaturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa di wilayah Papua, termasuk untuk meningkatkan kesempatan dan peran pelaku usaha OAP dalam pembangunan.

John mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki landasan regulasi untuk memberikan ruang kepada pengusaha asli Papua. Karena itu, ia meminta agar mekanisme pengadaan yang tersedia benar-benar diterapkan.

“Kami kan sudah sering menyarankan kepada pemerintah daerah supaya pekerjaan itu dibagi berdasarkan mekanisme yang ada. Pertama, penunjukan langsung untuk pekerjaan di bawah Rp1 miliar. Kemudian yang kedua, tender terbatas untuk pekerjaan Rp1 miliar sampai Rp2,5 miliar. Kami sudah sering menyarankan agar pekerjaan itu diberikan kepada pelaku-pelaku usaha Orang Asli Papua yang ada di masing-masing kabupaten,” jelasnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Dari Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah Desak Negara Bentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua

Dari Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah Desak Negara Bentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua

Perjalanan panjang penanganan kasus pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014 akhirnya mencapai putusan kasasi

Pasca Putusan Kasasi Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah: Jangan Lagi Rakyat Jadi Korban!

Pasca Putusan Kasasi Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah: Jangan Lagi Rakyat Jadi Korban!

Pasca putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai

DPR Papua Tengah Pertanyakan Dasar Hukum ANTAM Kelola Tambang

DPR Papua Tengah Pertanyakan Dasar Hukum ANTAM Kelola Tambang

 Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mempertanyakan dasar hukum penunjukan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer