Dari Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah Desak Negara Bentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Perjalanan panjang penanganan kasus pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014 akhirnya mencapai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada November 2026.
Namun, proses hukum yang membutuhkan waktu hampir 12 tahun tersebut menyisakan sejumlah catatan, terutama mengenai akses keadilan bagi korban dan saksi.
Belajar dari pengalaman itu, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mendesak pemerintah pusat bersama Mahkamah Agung segera membentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua.
Menurutnya, keberadaan pengadilan tersebut penting agar masyarakat tidak lagi menghadapi kendala jarak, biaya, maupun tekanan psikologis ketika harus mengikuti proses persidangan di luar Papua.
“Saya berharap ke depan ada pembentukan Pengadilan HAM di Papua. Kita belajar dari kasus Paniai, ketika persidangannya harus berlangsung di Makassar. Jarak yang jauh tentu menjadi kendala bagi masyarakat, terutama para saksi yang ingin memberikan keterangan di pengadilan,” ujar John kepada media ini saat dimintai keterangan di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, kasus Paniai Berdarah bermula pada 7–8 Desember 2014. Peristiwa tersebut terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai, setelah masyarakat melakukan aksi protes terkait dugaan penganiayaan terhadap sejumlah pemuda oleh aparat sehari sebelumnya.
Dalam peristiwa tersebut, empat warga sipil meninggal dunia dan 21 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat melalui SK Ketua Komnas HAM Nomor 009/Komnas HAM/III/2016.
Setelah melakukan pemeriksaan saksi, peninjauan tempat kejadian perkara, pengumpulan dokumen, serta meminta keterangan ahli, tim menyelesaikan laporan penyelidikan pada Desember 2019.
Selanjutnya, melalui sidang paripurna khusus pada 3 Februari 2020, Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat.
Hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada Februari 2020 untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan. Namun, perjalanan berkas perkara tidak berjalan mulus karena beberapa kali dikembalikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk dilengkapi.



