
CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua Tengah menyepakati perlunya revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Orang Asli Papua (OAP), sekaligus mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan pembiayaan bagi dokter OAP untuk melanjutkan pendidikan spesialis.
Hal tersebut disampaikan Ketua Poksus DPR Papua Tengah, Donatus Mote, saat menyampaikan pandangan umum terhadap sejumlah Raperdasi dan Raperdasus dalam rapat paripurna DPR Papua Tengah di ruang sidang DPR Papua Tengah, Nabire, Selasa (6/10/2026).
Mote mengatakan, revisi Perdasus OAP menjadi salah satu perhatian utama Poksus karena terdapat sejumlah ketentuan yang sebelumnya menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Menurutnya, DPR Papua Tengah memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki regulasi tersebut agar memberikan kepastian terhadap definisi maupun hak-hak OAP.
“Perdasus OAP yang sudah ditetapkan itu menjadi tanggung jawab kami di DPR untuk direvisi kembali, terutama tentang hak-hak Orang Asli Papua dan definisi tentang Orang Asli Papua,” kata Mote.
Ia menjelaskan, proses revisi tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, Bapemperda DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dalam pandangan umum Poksus, perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk menyempurnakan definisi, kriteria dan klasifikasi OAP serta memberikan kepastian hukum dalam pendataan dan pelaksanaan hak-hak afirmasi OAP.
Menurut Mote, pembahasan definisi OAP nantinya akan memperhatikan aspek ras dan genetik. Ia menyebut, kategori yang dibahas mencakup anak dari ayah dan ibu OAP, ayah OAP dan ibu non-OAP, serta ibu OAP dan ayah non-OAP.
“Yang menjadi masalah kemarin di publik itu ada beberapa poin, misalnya orang yang diangkat melalui para suku kemudian diakui sebagai orang OAP. Kemudian bapaknya OAP, mamanya non-OAP atau mamanya OAP, bapaknya non-OAP. Ini yang akan kami perjelas,” ujarnya.
Mote menambahkan, garis pengakuan OAP tersebut juga memiliki batas ketika anak dari garis OAP kemudian menikah dengan pasangan non-OAP.
“Apabila yang mama OAP ini, anaknya kawin dengan non-OAP lagi berarti pengakuan OAP-nya berakhir,” tuturnya.
Selain revisi Perdasus OAP, Poksus juga menyoroti Raperdasi Penyelenggaraan Kesehatan yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.



