Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Boleh Ada yang Ditutup-tutupi, DPR Papua Tengah Minta Fakta Kasus Dogiyai Harus Dibuka

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE) 
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai. (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE) 

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, NABIRE  — Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan bahwa pengungkapan kasus kekerasan di Dogiyai harus dilakukan secara terbuka dan transparan, tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi, termasuk kemungkinan keterlibatan berbagai kesatuan aparat.

Terkait investigasi yang tengah dilakukan oleh Polri dan Komnas HAM, Gobai berharap hasil awal dapat segera disampaikan kepada publik secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.

“Saya harapkan laporan awal itu dibuka. Paling tidak Komnas HAM bisa menyampaikan dugaan pelaku dari kesatuan mana saja serta penyebab awal kejadian, supaya publik tahu,” kata Gobai saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin, (13/4/2026).

Advertisement

Ia juga menekankan pentingnya mengungkap motif di balik peristiwa tersebut agar kasus menjadi terang dan tidak menimbulkan asumsi yang berkembang di masyarakat.

“Motif ini harus jelas, apakah ada konflik sebelumnya atau pemicu lain. Ini perlu diungkap supaya kasus ini benar-benar terang,” ujarnya.

Selain keterbukaan hasil investigasi, Gobai menegaskan bahwa langkah awal yang penting dilakukan adalah memeriksa seluruh aparat yang pertama kali tiba di tempat kejadian perkara (TKP), guna memastikan peran dan tindakan masing-masing saat insiden terjadi.

Advertisement

“Semua yang datang pertama ke TKP harus diperiksa. Kalau dia pegang senjata, ke mana arah tembakannya. Kalau tidak, dia melakukan apa. Ini penting untuk mengurai peristiwa secara jelas,” kata Gobai.

Peristiwa di Dogiyai bermula dari penganiayaan terhadap seorang anggota Polres Dogiyai yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Insiden tersebut kemudian berlanjut dengan rentetan penembakan terhadap masyarakat sipil.

Akibat kejadian itu, delapan orang menjadi korban, dengan rincian lima orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi dalam rentang waktu 31 Maret hingga 1 April 2026.

Gobai menilai, situasi di Moanemani menunjukkan bahwa aparat yang berada di lokasi tidak hanya berasal dari kepolisian, tetapi juga terdapat unsur kesatuan lain yang perlu ditelusuri keterlibatannya.

Advertisement

Artikel Terkait

Tegakkan Perdasus Perlindungan Pengusaha OAP, DPR Papua Tengah: Pejabat Stop Bermain Proyek!

Tegakkan Perdasus Perlindungan Pengusaha OAP, DPR Papua Tengah: Pejabat Stop Bermain Proyek!

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta seluruh pejabat pemerintah, ba

Dari Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah Desak Negara Bentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua

Dari Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah Desak Negara Bentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua

Perjalanan panjang penanganan kasus pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014 akhirnya mencapai putusan kasasi

Pasca Putusan Kasasi Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah: Jangan Lagi Rakyat Jadi Korban!

Pasca Putusan Kasasi Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah: Jangan Lagi Rakyat Jadi Korban!

Pasca putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer