Tak Boleh Ada yang Ditutup-tutupi, DPR Papua Tengah Minta Fakta Kasus Dogiyai Harus Dibuka

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan bahwa pengungkapan kasus kekerasan di Dogiyai harus dilakukan secara terbuka dan transparan, tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi, termasuk kemungkinan keterlibatan berbagai kesatuan aparat.
Terkait investigasi yang tengah dilakukan oleh Polri dan Komnas HAM, Gobai berharap hasil awal dapat segera disampaikan kepada publik secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Saya harapkan laporan awal itu dibuka. Paling tidak Komnas HAM bisa menyampaikan dugaan pelaku dari kesatuan mana saja serta penyebab awal kejadian, supaya publik tahu,” kata Gobai saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin, (13/4/2026).
Ia juga menekankan pentingnya mengungkap motif di balik peristiwa tersebut agar kasus menjadi terang dan tidak menimbulkan asumsi yang berkembang di masyarakat.
“Motif ini harus jelas, apakah ada konflik sebelumnya atau pemicu lain. Ini perlu diungkap supaya kasus ini benar-benar terang,” ujarnya.
Selain keterbukaan hasil investigasi, Gobai menegaskan bahwa langkah awal yang penting dilakukan adalah memeriksa seluruh aparat yang pertama kali tiba di tempat kejadian perkara (TKP), guna memastikan peran dan tindakan masing-masing saat insiden terjadi.
“Semua yang datang pertama ke TKP harus diperiksa. Kalau dia pegang senjata, ke mana arah tembakannya. Kalau tidak, dia melakukan apa. Ini penting untuk mengurai peristiwa secara jelas,” kata Gobai.
Peristiwa di Dogiyai bermula dari penganiayaan terhadap seorang anggota Polres Dogiyai yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Insiden tersebut kemudian berlanjut dengan rentetan penembakan terhadap masyarakat sipil.
Akibat kejadian itu, delapan orang menjadi korban, dengan rincian lima orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut terjadi dalam rentang waktu 31 Maret hingga 1 April 2026.
Gobai menilai, situasi di Moanemani menunjukkan bahwa aparat yang berada di lokasi tidak hanya berasal dari kepolisian, tetapi juga terdapat unsur kesatuan lain yang perlu ditelusuri keterlibatannya.



