CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Cipayung menggelar aksi demo damai ke Gedung sementara DPR Papua Selatan di Jalan Yobar I Merauke, Jumat (21/2).
Aksi ini diawali dari depan Monumen Kapsul Waktu Merauke kemudian menuju Kantor Sementara DPR Provinsi Papua Selatan dengan long march dengan pengawalan dari Kepolisian Resor Merauke. Sampai di depan halaman Kantor DPRP Papua Selatan, para mahasiswa tersebut menggelar orasi terkait dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan refocusing anggaran yang berdampak pada pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) para dosen maupun adanya pengurangan bantuan bagi mahasiswa.
Para mahasiswa tersebut menilai adanya Inpres nomor 1 tahun 2025 berkaitan dengan refocusing membuat Tukin para dosen belum dibayarkan dan berdampak pada kinerja dosen yang pada gilirannya juga berdampak pada mahasiswa.
Refocusing anggaran juga berdampak pada bantuan maupun beasiswa mahasiswa.
Setelah orasi, kemudian para mahasiswa tersebut diterima oleh 5 anggota DPR Papua Selatan di ruang sidang DPR Papua Selatan. Hanya saja, saat dalam ruang tersebut para mahasiswa ini memaksakan kelima anggota DPR Papua Selatan tersebut untuk menandatangani pakta integritas.
Sementara anggota DPR Papua Selatan mau menerima aspirasi tertulis yang disampaikan para mahasiswa itu untuk selanjutnya dibahas bersama-sama. Setelah itu baru pakta integritas ditandatangani. Apalagi, tak satupun pimpinan DPR Papua Selatan berada di tempat.
Karena kelima anggota DPR Papua Selatan tersebut menolak menandatangani pakta integritas, membuat para mahasiswa itu keluar ruangan tanpa menyerahkan aspirasi tersebut.
‘’Pada prinsipnya, kami DPR menerima semua aspirasi dari masyarakat. Siapapun dia. Karena ini rumah rakyat. Tapi aspirasi itu harus dibahas dengan eksekutif untuk menghasilkan poin-poin. Nah, ketika aspirasi mau diteruskan ke pusat, barulah kita menandatangani pakta integritas. Kami bukan menolak aspirasi mahasiswa itu. Pada prinsipnya kami menerima,’’ tandas Ferdinan Bokowi, salah satu anggota DPRP Papua Selatan yang menerima para mahasiswa tersebut.
Sementara itu, para mahasiswa itu berpendapat jika DPR Papua Selatan menolak menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa dengan menolak menandatangani pakta integritas itu.
Namun demikian, Heldiaman Guru, salah satu orator membacakan sejumlah aspirasi dan tuntutan mahasiswa tersebut yakni pertama, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APND tahun 2025.
Kedua, mencairkan tunjangan kinerja dosen, ketiga evaluasi efisiensi anggaran di sektor pendidikan diantaranya kebijakan pemotongan beasiswa dan tunjangan dosen. Keempat sahkan RUU masyarakat adat, kelima evaluasi PSN bermasalah guna mewujudkan reforma agraria sejati., Keenam, evaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis. Ketujuh, tolak multifungsi ABRI. Kedelapan, berhenti membuat kebijakan-kebijakan tanpa didasari riset ilmiah. (*)
