Presiden Prabowo hingga KPK Masuk Daftar Sadapan, Kapolri Ungkap Peran Empat Petinggi Polri
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri ternyata memiliki jangkauan luas.
Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto dan lingkar Istana, sejumlah lembaga strategis negara, termasuk KPK, Kejaksaan, hingga internal Polri, juga diduga menjadi sasaran penyadapan.
Fakta tersebut diungkap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut hasil penyidikan mengungkap dugaan penyadapan terhadap berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, anggota DPR RI, pimpinan partai politik, gubernur, kapolda, hingga aktivis dan mahasiswa.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” ungkap Suyudi dilansir dari Jawa Pos.
Dalam kasus ini, terdapat empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Masing-masing diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian praktik penyadapan tersebut.
LSP diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. Bahkan, LSP yang saat itu menjabat sebagai Kapolri juga disebut menjadi penerima hasil akhir penyadapan.
Sementara itu, SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Ia juga disebut meneruskan laporan hasil penyadapan kepada LSP dalam bentuk laporan harian dan analisis.
Tersangka EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari LSP. Persetujuan pelaksanaan penyadapan kemudian diberikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Adapun AS diduga menerima perintah dari LSP untuk diteruskan kepada operator agar melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
