CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Presiden Prabowo Subianto mengingatkan besarnya godaan kekuasaan yang dapat mendorong seseorang melakukan pengkhianatan hingga terjerumus dalam praktik korupsi.
Menurutnya, semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakannya.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.
Dalam pidatonya, Prabowo menilai pengkhianatan bukan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Pengalaman mempelajari sejarah membuatnya memahami bahwa perjalanan peradaban selalu diwarnai berbagai bentuk pengkhianatan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan dan kekuasaan.
"Ada di antara kita yang suka menghina bangsa sendiri. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala sendiri”
“Tetapi, karena saya suka belajar sejarah, dan saya sudah lama jadi orang Indonesia, jadi saya tidak terlalu kaget. Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus-kasus pengkhianatan, karena kekuasaan sangat menggoda," kata Prabowo, dilansir dari Jawa Pos, Kamis (12/11/2026).
Ia kemudian menyinggung hubungan erat antara kekuasaan dan potensi korupsi. Untuk memperkuat pandangannya, Prabowo mengutip adagium terkenal dari Lord Acton, sejarawan sekaligus politikus Inggris, yang menyebut kekuasaan cenderung mendorong korupsi.
"Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan condong menggoda orang jadi korup, makin besar kekuasaan semakin besar godaan untuk menjadi korup," ujarnya.
Bagi Prabowo, persoalan tersebut menjadi pengingat penting bagi setiap organisasi politik untuk membangun sistem pengawasan dan kaderisasi yang kuat. Ia pun sependapat dengan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai pentingnya kaderisasi yang dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Menurutnya, partai politik tidak cukup hanya memiliki kader dengan kemampuan dan popularitas. Lebih dari itu, kader harus mempunyai integritas agar mampu menjalankan tanggung jawab politik tanpa menyalahgunakan kewenangan.
