Raker Bersama Komisi III DPR, Kapolri Beberkan Soal Laporan Makar Kasus Sadap Presiden
CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Kapolri diundang untuk melakukan rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam raker ini, Kapolri membeberkan sejumlah hal terkait dengan tindak lanjut kasus penyadapan Presiden Prabowo.
Seperti dilansir Antara, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut pihaknya telah menerbitkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Jenderal Suyudi.
Atas dasar tersebut, lanjut dia, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
Dia menegaskan dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam kasus itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terang Kapolri.
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diusut dengan delik tindak pidana makar.
Dia menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.
“Ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.
Dia menekankan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh lain merupakan kejahatan serius, pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.
