Pemerintah Buka Opsi WFH seperti Filipina untuk Hemat BBM di Tengah Krisis Energi Global
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penerapan work from home (WFH) di Indonesia sebagai strategi hemat bahan bakar minyak (BBM), mengikuti jejak Filipina dan negara tetangga lainnya yang menghadapi lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.
Pernyataan ini disampaikan usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 12 Maret 2026, di mana pemerintah sedang mengkaji berbagai alternatif efisiensi energi untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.
Kebijakan WFH di Filipina diterapkan Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. dengan memangkas jam kerja menjadi empat hari seminggu, untuk meringankan dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah yang memicu harga minyak fosil melebihi US$100 per barel.
Thailand juga mengadopsi langkah serupa untuk menekan konsumsi BBM, sementara Vietnam disebut sebagai contoh lain oleh Bahlil dalam upayanya melakukan "exercise" kebijakan.
Di Indonesia, Bahlil menekankan bahwa semua opsi sedang dievaluasi, termasuk konversi impor minyak mentah dari Timur Tengah ke sumber alternatif seperti Amerika, Nigeria, Brasil, dan Australia, guna mengurangi ketergantungan.
Selain WFH, pemerintah mempercepat transisi energi fosil ke terbarukan melalui Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin Bahlil, termasuk peningkatan biodiesel B50 dari B40 saat ini dan etanol E20 untuk membuat blending lebih murah di tengah krisis.
Langkah ini dianggap penting karena konsumsi BBM domestik terus meningkat, diperparah ketidakpastian global yang memengaruhi subsidi dan harga non-subsidi.
Bahlil menegaskan fokus pada efisiensi pemakaian bahan bakar demi kebaikan negara, tanpa menutup kemungkinan kebijakanseperti WFH massal jika diperlukan.
Penerapan WFH berpotensi mengubah pola mobilitas masyarakat urban, mirip masa pandemi, sambil mendorong produktivitas jarak jauh di sektor swasta dan pemerintahan.
Namun, tantangan seperti infrastruktur internet dan koordinasi antarlembaga perlu diatasi agar kebijakan ini efektif.
Indonesia diharapkan lebih tangguh menghadapi krisis energi global untuk menjaga ekonomi stabil di tahun 2026.(*)
