Tegas, PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Dorong E-Voting untuk Tekan Biaya Politik

Rekomendasi itu dibacakan Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, dalam penutupan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dalam pemaparannya, Jamaluddin menegaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah yang tidak bisa diganggu gugat. Menurutnya, Pilkada langsung merupakan fondasi penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan daerah.

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” ujar Jamaluddin di hadapan peserta Rakernas.

Sebagai respons atas tingginya biaya politik dalam Pilkada, lanjut Jamaluddin, PDIP merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara serta penguatan integritas penyelenggara pemilu. Partai mendorong pemanfaatan teknologi guna menciptakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.

“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” ucap Jamaluddin.

Selain aspek pembiayaan, rekomendasi tersebut juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye, serta peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu. Menurut PDIP, sistem Pilkada yang bersih dan berintegritas akan melahirkan pemimpin daerah yang benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

“Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita,” pungkasnya.(*)