• Senin, 22 Desember 2025

Serahkan Dokumen dan SK Tim Percepatan Pengadaan Tanah

Photo Author
- Jumat, 28 Juli 2023 | 10:15 WIB
Pj Gubernur Papua Tengah diwakili Plh Sekda Provinsi Papua Tengah Anwar H.Damanik, S.STP., MM., dan Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoi, memperlihatkan dokumen dan SK Tentang Percepatan Pengadaan Tanah pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah usai dilakukan pemaparan di Hotel Suni Lake & Garden, Sentani, Kamis (27/7) kemarin. (Priyadi/Cepos)
Pj Gubernur Papua Tengah diwakili Plh Sekda Provinsi Papua Tengah Anwar H.Damanik, S.STP., MM., dan Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoi, memperlihatkan dokumen dan SK Tentang Percepatan Pengadaan Tanah pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah usai dilakukan pemaparan di Hotel Suni Lake & Garden, Sentani, Kamis (27/7) kemarin. (Priyadi/Cepos)

Pemprov Papua Tengah



*Agar Secepatnya Bisa Dilakukan Pembangunan Pusat Pemerintahan


SENTANI-Pj Gubernur Papua Tengah diwakili Plh Sekda Provinsi Papua Tengah Anwar H.Damanik, S.STP., MM., bersama tim Provinsi Papua Tengah,  Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesra Lambertus Wakerkwa, S.Sos., Kepala Bagian Pemerintahan Drs. Urbanus Wihiawari, M.,Si, SE.,menyerahkan, Dokumen dan SK Tim percepatan pengadaan Tanah pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah kepada Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoi di Hotel Suni Lake & Garden, Sentani, Kamis (27/7) kemarin.


  Penyerahan dokumen dan SK Tim percepatan pengadaan Tanah pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah itu disaksikan Liaison Officer (LO) Polda Papua Tengah Kombes Pol Gustav Urbinas, Plt Kadis Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Yan Richard Pugu, S.Hut, M.Si, Mewakili masyarakat kampung Wanggar Makmur, Kepala Kampung Wanggar Makmur,  Yotam Jitmau, dan para Kabid.


  Plh Sekda Provinsi Papua Tengah Anwar H.Damanik, S.STP., MM., mengatakan, dengan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) khususnya Provinsi Papua Tengah, maka,  Tim Provinsi Papua Tengah,  terus mendorong pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah cepat dikerjakan.


  Anwar H.Damanik, S.STP., MM., mengatakan pihaknya telah menyerahkan dokumen tahapan persiapan dan SK penetapan lokasi pusat pemerintahan untuk Provinsi Papua Tengah untuk dilaksanakan tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut.


“ Ini semua kami serahkan karena memang pada tahapan pelaksanaan tanah, pelaksanaan ini sudah menjadi wilayah dari Kantor BPN wilayah Provinsi Papua Tengah dan selanjutnya kami menunggu tim dari BPN untuk tiba di Nabire melaksanakan rangkaian tahapan-tahapan yang ada di dalam tahap pelaksanaan tersebut untuk mempercepat proses pembayaran pembayaran dan pelepasan tanah di Provinsi Papua Tengah,’’ungkapnya.


Lanjutnya,  karena ini adalah proyek strategis dari pemerintah pusat secara nasional khusus untuk DOB untuk daerah DOB yang duluan menyelesaikan terkait proses lokasi untuk pusat pemerintahan saat ini di pusat itu sudah sangat tersedia anggaran untuk percepatan pembangunan.


“Jadi kalau dicanangkan masalah target dari pemerintah pusat ya siapa yang sudah lebih cepat yaitu akan segera dilakukan proses pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di empat DOB ini,’’ujarnya.


  Untuk pengadaan tanah dalam pusat pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Tengah ada sekira 300 HA dengan area pembangunan di dalamnya akan menjadi eee smart city atau green city di dalamnya nanti seluruh perkantoran baik, perkantoran Provinsi Papua Tengah Kantor Gubernur, Kantor DPRP, MRP maupun seluruh istansi bersangkutan di Provinsi Papua Tengah akan ada di lokasi tersebut dan juga seluruh kantor vertical baik Polda, Kodam, Kantor Pertanahan, semua akan bergabung jadi satu di lahan sekira 300 Ha itu  dan di dalamnya akan ada ruang terbuka hijau dengan tema green city.


  Diakui, dari sekitar lahan 300 Ha ini status tahannya memang terbagi tiga yakni pertama ada status tanah kepemilikan yang sudah bersertifikat yang kedua, ada satu tanah yang sudah pelepasan adat dari Dewan adat, ketiga ada status tanah adat yang memang punya tanah adat dan ini secara gambaran umum kondisi lahan kepemilikan di dalam lahan tersebut.


  Ditambahkan, untuk lokasi pusat pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Tengah dengan pusat ibukota Nabire kurang lebih sekitar 40-45 KM atau jarak tempuhnya sekira 40 menit sampai 1 jam.


Sedangkan sampai saat ini, untuk penetapan harga memang belum ada karena dalam tahap pelaksanaan nanti ada tim pelaksanaannya yang akan dipimpin langsung oleh Kakanwil BPN Papua dan di tim ini juga ada tim apresial yang nanti akan menghitung ganti untung lahannya. “Tahapan ini akan berjalan simultan antara tim satgas A identifikasi dengan yuridisnya dan sebagainya termasuk juga nanti Tim apresial langsung masuk bersamaan sehingga ketika sudah hampir selesai harga juga sudah kita dapatkan versi appresial nanti ada tim sendiri yang akan menghitung itu.’imbuhnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Persiapan Mandatori B50 Harus Clear and Clean

Kamis, 13 November 2025 | 22:33 WIB

MIRIS! Dapur MBG Kekurangan Ahli Gizi Berpengalaman

Sabtu, 27 September 2025 | 12:06 WIB
X