Kepala Badan Peradilan Adat Jayapura Boas Enok dan Perwakilan Dewan Adat Suku Sentani Orgenes Kaway, saat memberikan keterangan persnya, Selasa (31/7). (FOTO : Humas Polda)
JAYAPURA-Sejumlah tokoh adat di Kabupaten Jayapura menghimbau seluruh masyarakat Papua agar tidak terhasut ajakan kelompok berseberangan yang ingin mendirikan negara di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Badan Peradilan Adat Jayapura Boas Enok. Dirinya meminta kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak mengikuti arus yang tidak benar dan tidak menguntungkan.
“Kita warga negara Indonesia, satu tanah air dan satu bahasa, jadi apa yang negara berikan, maka kita harus menyambut baik dengan membangun bersama,” tegas Boas.
Boaspun mengajak seluruh masyarakat Papua membangun bumi Cenderawasih bersama-sama dan tidak mengotori dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.
“Saudara-saudara yang saat ini mengelabuhi masyarakat hingga akar rumput, jangan libatkan masyarakat, kasihan anak-anak yang menimba ilmu dirugikan,” sesalnya.
Boas meminta kelompok – kelompok berseberangan agar menghentikan aksi provokasi masyarakat Papua dengan cara-cara kotor. Ia juga meminta bumi Papua tidak dikotori dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, masyarakat Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI. Hal ini juga terlihat dari toleransi antar umat beragama di Papua yang menjadi miniatur Indonesia. “Jangan membuat tindakan yang tidak menguntungkan di negeri ini, tanah ini adalah tanah diberkati Tuhan dan menjadi dapur dunia, mau merdeka model apalagi, ini harus disadari baik,” tuturnya.
Boas menyarankan kepada aparat Polri dan TNI agar merapatkan barisan dengan menindak tegas kelompok-kelompok tertentu yang ingin memprovokasi masyarakat Papua. “Jangan dibiarkan, kalau bikin ulah lagi segera ditindak tegas,” pintanya.
Hal Senada juga disampaikan Perwakilan Dewan Adat Suku Sentani Orgenes Kaway, bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, sehingga tindakan – tindakan yang dilakukan kelompok berseberangan harus ditindak tegas. “Sesuai anjuran Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa TNI dan Polri bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI, seperti kerjasama yang telah ada saat ini,” kata Orgenes
Ia pun mempertanyakan gerakan-gerakan kelompok berseberangan yang meminta hak mereka. Padahal hak sebagai warga negara sudah diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Otonomi Khusus pada tahun 2001.
“Mereka meminta hak mereka dikembalikan, nah harapan saya boleh-boleh saja, tetapi mereka tidak boleh menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara Indonesia, termasuk mata uang yang kita pakai hari ini,” tuturnya.
Orgenes pun menceritakan peristiwa perjuangan OPM hingga separatis di Papua telah berhenti pada tahun 1961, saat Papua kembali ke pangkuan NKRI. “Jadi kalau hari ini ada kelompok-kelompok macam-macam, saya pikir harus diselidiki kelompok mana yang benar. Sebab, kalau untuk kepentingan rakyat Papua, tidak boleh ada kelompok-kelompok, namun kalau ada kelompok ini adalah kelompok perusak,” ucapnya.
Sebagai orang adat, Orgenes menghimbau kepada pemuda yang telah terhasut agar kembali beraktivitas seperti biasa, baik bekerja maupun belajar untuk membangun Papua. Sebab, kelompok tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri.
“Yang kita minta dari tahun ke tahun telah pemerintah berikan melalui Otonomi Khusus, penambahan keuangan dan hari ini diberikan dana Rp 14 Triliun untuk membangun tanah Papua. Masyarakat yang di hutan, pedalaman sudah sejahtera, lalu apalagi ?,” tanyanya.
