Jika MK Kabulkan Uji Materi Perindo
JAKARTA - Figur calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Joko Widodo sudah mengerucut pada figur satu nama. Meski begitu, pengumuman figur itu juga berlomba waktu dengan proses uji materi yang diajukan Perindo, terkait masa jabatan wapres. Jika uji materi itu dikabulkan di tengah proses pendaftaran capres cawapres, peluang majunya Jokowi bersama Jusuf Kalla memiliki kans besar dibanding figur cawapres lain.
Peluang majunya duet Jokowi-JK terlihat dengan masuknya JK sebagai pihak terkait dalam uji materi pasal 7 UUD 1945. Di sisi lain, masa pendaftaran bakal capres dan cawapres di KPU RI dibuka pada 4-10 Agustus. Dengan sisa waktu yang ada, MK bisa saja memutus uji materi sebelum atau saat pendaftaran bakal capres dan cawapres berlangsung.
Direktur Eksekutif Suropati Syndicate Muhammad Shujahri menilai, jika putusan MK mengabulkan gugatan Perindo, bisa jadi Jokowi akan memilih JK untuk berpasangan kembali. Dari sisi elektabilitas, duet Jokowi-JK punya keunggulan dibanding pencalonan Jokowi dengan figur cawapres lain.
"Dengan elektabilitas Jokowi diatas 45 persen dan JK di kisaran 9-13 persen, ini lawan yang sulit dikalahkan," kata Shujahri dalam diskusi di Jakarta, kemarin (24/7).
Menurut Shujahri, JK punya nilai tambah dibanding calon lain, karena mampu menangani kelompok Islam politik. Elektabilitas JK dalam berbagai survei juga paling tinggi dibanding cawapres lain, termasuk figur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut-sebut berpotensi maju dalam pilpres.
"Figur yang selama ini disebut bersanding dengan Jokowi selama ini belum mampu menandingi Anies," ujarnya.
Meski begitu, Shujahri menilai tidak ada hubungan antara kans Jokowi-JK dengan uji materi di MK. Menurut dia, sekalipun uji materi dikabulkan, pencalonan JK kembali pada keputusan parpol koalisi. "Menurut saya, yang diuntungkan situasi ini justru Partai Golkar, namun ironisnya ada suara yang menentang JK," ujarnya.
Peneliti senior CSIS J. Kristiadi menuturkan bahwa JK itu termasuk orang yang tidak suka rebut-ribut sebenarnya. Sehingga langkah JK untuk mengajukan sebagai pihak terkait ke MK itu ditujukan agar tidak ada kontroversi selanjutnya.
”Karena sebetulnya beliau sudah saya dengar lama sudah merasa jangan saya lagi yang gitu-gitu. Tapi tentu ada berbagai macam dinamika yang kemudian bisa sampe sana jadi beliau mengatakan terserah sajalah,” ujar Kristiadi.
Dia menuturkan keributan kecil di Indonesia itu sangat mungkin bisa menjalar kemana-mana. Misalnya berdampak pada politik identitas. Nah, kepemimpinan nasional perlu menjaga agar ada pakem identitas Indonesia sebagai negara kesatuan bisa semakin jelas.
”Bagaimana mengakomodasi masyarakat dengn partai-partai, apakah desentralisasi itu seragam kayak gini, apakah pemilu serentak kayak gini. Menurut saya sekarang gak ada pakem,” ujar dia.
Berkaitan dengan itu, JK memang dianggap tepat digandeng Jokowi. Dia menuturkan pelru ada tokoh muslim yang bisa diterima semua pihak dan mengayomi. ”Mengayomi semua itu mendampingi pak Jokowi. Supaya ada pemerintahan yang cukup stabil untuk menata fondasi landasan pengelolaan kekuasaan negara yang sekarang ini gak ada pakemnya,” tambah dia
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui sudah ada pembicaraan awal dengan Presiden Joko Widodo berkenaan dengan langkah dia menjadi Pihak Terkait dalam uji materi di Mahakah Konstitusi. Salah satu pertimbangan yang membuat dia akhirnya ikut serta adalah untuk kelanjutan dan stabilitas pemerintahan. Bukan untuk kepentingan pribadi.
”Perkembangan yang lain di luar kepentingan pribadi saya juga perkembangan tentang di pemerintahan yang membutuhkan suatu keterlanjutan, sehingga untuk stabilitas lebih lanjut. Sehingga banyak pembicaraan-pembicaran awal yang kemudian meminta saya hal-hal tersebut,” ujar JK di kantor wakil presiden, kemarin (24/7).
