CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika tampaknya mulai memantapkan langkah dalam rangka menanggulangi bencana di Kabupaten Mimika.
Hal ini dibuktikan dengan keseriusan BPBD dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disosialisasikan di Aula Hotel Grand Tembaga, Jumat (20/6/2025).
Perlu diketahui bahwa penyusunan dokumen RPB ini dilatarbelakangi oleh wilayah Kabupaten Mimika yang memiliki tingkat resiko bencana yang tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana.
Kondisi alam dan keanekaragaman penduduk menyebabkan timbulnya resiko terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia meski di sisi lain juga kaya akan sumber daya alam.
Berdasarkan hasil kajian resiko bencana Kabupaten Mimika tahun 2025-2029, terdapat enam (6) potensi ancaman bencana prioritas, yaitu banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan serta gempa bumi.
Selain itu, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Mimika tahun 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) juga masih menunjukkan tingkat yang rendah dengan nilai 0,23.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kapasitas pemerintah daerah dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat yang sangat rendah menjadi tantangan tersendiri.
Fakta ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan intervensi strategis untuk memperkuat kapabilitas pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dan respon darurat.
Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Mimika, Ananias Faot juga mengakui bahwa Mimika merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam dan sosial.
Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPB ini menjadi sangat penting sebagai landasan perenanaan strategis dalam pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana secara sistematis, terarah dan terintegrasi.
“Dokumen rencana penanggulangan bencana bukan sekedar dokumen administratif, tetapi merupakan kerangka kerja kebijakan yang mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dapat berperan secara kolaboratif dalam upaya kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana,” ungkap Johannes.
Menurutnya, sosialisasi ini menjadi kunci untuk membangun pemahaman bersama, menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, Staf Ahli Narasumber Penanggulangan Bencana (PB) BPBD Provinsi Papua, A.G Singgamui yang hadir sebagai narasumber mengatakan, dokumen RPB secara menyeluruh berbicara tentang kesiapsiagaan, bagaimana membangun kolaborasi, membangun kapasitas dan kapabilitas antara dunia usaha dan juga masyarakat dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika.
Lanjutnya, sebagaimana yang telah diketahui bersama Mimika sebagai wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana membutuhkan sinergitas dan kapasitas berbagai stakeholder yang ada sehingga mampu untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana.