CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Gubernur Papua Apolo Safanpo mengungkapkan, dalam rangka mengatasi kekurangan tenaga guru di Provinsi Papua Selatan terutama di kampung-kampung, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah moratorium tenaga guru menjadi tenaga administrasi atau tenaga struktural di kantor-kantor atau OPD.
‘’Salah satu langkah yang akan kita lakukan dengan melakukan koordinasi dengan para bupati untuk moratorium tenaga guru menjadi tenaga administrasi di kantor-kantor atau masuk struktural. Karena banyak sekali guru-guru yang mengajukan mutasi dari guru menjadi tenaga administrasi di dinas,’’ kata Gubernur Apolo Safanpo seusai menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5).
Menurut gubernur Apolo Safanpo, selain moratorium perpindahan guru tersebut juga dengan menambah tenaga guru. Karena sebagian guru juga memasuki masa pensiun. Tak hanya itu, pihaknya akan mencoba melakukan konsultasi dengan kementrian terkait agar guru-guru ASN dan PPPK dapat ditugaskan di sekolah-sekolah swasta terutama yang ada di kampung-kampung. Karena sebagian besar sekolah di kampung-kampung yang ada di Papua Selatan merupakan sekolah swasta. ‘’Kalau guru ASN dan PPPK ini bisa ditempatkan di sekolah-sekolah swasta maka distribusi guru bisa merata,’’ terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Ignasius Babaga memberikan apresiasi atas kolaborasi terselenggaranya Hardiknas 2025 antara Pemprov Papua Selatan dan kabupaten.
‘’Untuk melaksanakan Pendidikan di Papua Selatan harus dilakukan kolaborasi.Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Provinsi dan 4 kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan harus berkolaborasi melaksanakan Pendidikan, apalagi dengan ITE yang ada sekarang,’’ jelasnya.
Menurutnya, Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi masyarakat dan swasta. ‘’Tiga pilar ini harus berjalan sama-sama,’’ tandasnya.
Ignasius Babaga mendukung kebijakan Gubernur Apolo Safanpo untuk moratorium perpindahan guru ke struktural tersebut. Menurutnya, harus menjadi komitmen bersama dengan para kepala daerah. Menurutnya, perpindahan guru ke struktural tersebut karena politik. Karena guru-guru yang pindah ke structural tersebut karena adanya balas jasa.
Pada upacara Hardiknas ini diwarnai dengan pemberian piagam penghargaan kepada guru-guru yang dinilai berprestasi. Piagam penghargaan diserahkan langsung wakil bupati Merauke Fauzun Nihayah. Hal yang unik dari upacara Hardiknas kali ini, seluruh peserta mulai dari siswa SD, SMP, SMA-SMK dan para guru menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. (*)
