CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Thiasoni Betaubun akhirnya dijatuhi hukuman pidana selama 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura.
Selain itu, Majelis Hakim menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 326 juta lebih dengan ketentuan, uang pengganti tersebut dibayarkan terdakwa 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dan apabila terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh negara. Namun jika harta bendanya tidak cukup maka dapat diganti dengan pidana selama 1 tahun penjara.
Kajari Merauke Sulta D. Sitohang, melalui Kasi Tindak Pidana Khusus Donny Stiven Umbora, yang juga bertindak selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut dihubungi Jumat (21/2/2025) mengungkapkan, bahwa sidang putusan terhadap perkara ini telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Jayapura pada minggu lalu.
Oleh Majelis Hakim Tipikor, kata Donny Stiven Umbora, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan subsidair Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan pidana 4 tahun 6 bulan penjara denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan dengan uang pengganti sebesar Rp 830 juta yang merupakan kerugian negara dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana selama 3 tahun penjara.
Baik JPU maupun Majelis Hakim telah membuktikan subsidair Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Namun dalam hal uang pengganti, antara JPU dengan Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda.
Karena itu, kata Donny Stiven Umbora, pihaknya menyatakan banding atas putusan tersebut. ‘’Kami JPU menyatakan banding atas putusan tersebut terkait dengan uang pengganti,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui, kasus korupsi ini terkait dengan gaji guru honorarium SD sebesar Rp 8,6 miliar yang seharusnya dibagi kepada 224 guru tenaga kontrak yang berada di daerah 3T (Terluar, Terpinggir dan Terbelakang) tahun 2019.
Karena anggaran ini sudah dicairkan, selanjutnya pada akhir tahun ada sisa uang yang perhitungan sebelumnya sebesar Rp 700 juta yang harus dikembalikan yang dibayarkan karena adanya selisih dari absensi, sehingga pada tahun 2020 setelah diopname oleh Inspektorat ada sisa dana dalam kas yang seharusnya dikembalikan.
Jika sebelumnya ada kerugian negara sebesar Rp 450 juta, namun perhitungan terakhir dari BPKP ditemukan kerugian negara sebesar Rp 830 juta.
‘’Jadi ada perhitungan terakhir dari BPKP dengan kerugian negara sebesar Rp 830 juta,’’ tandas Kasi Pidsus Donny Stiven Umbora. (*)
