CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Aksi pemalangan sejumlah fasilitas pemerintah di Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kini mendapatkan perhatian serius dari Bupati Wilson Rumansara.
Sementara itu aksi palang kantor pemerintah ini buntut dari rasa ketidakpuasan dari masyarakat atas pleno hasil anggota DPRK jalur pengangkatan yang sudah dilakukan Pansel pada hari Selasa (4/2/2025).
"Saya memang mendapat laporan bahwa ada masyarakat yang melakukan palang terhadap fasilitas pemerintahan,"ucap Bupati Mamberamo Raya, Robbi Wilson Rumansara ketika dihubungi Ceposonline.com, Kamis (6/2/2025) malam.
Kata Robby Wilson, pemalangan ini buntut dari hasil pleno anggota DPRK jalur pengangkatan yang sudah dilakukan oleh Pansel.
"Saya minta kepada masyarakat di Mamberamo Raya tetap tenang. Kalau ada kekurangan atas hasil seleksi anggota DPRK itu saya akan koordinasikan dengan Pansel tanpa mengurangi kewenangan tugas Pansel itu sendiri," ujarnya.
Kata Bupati Robbi Rumansara bahwa bagian ini sudah menjadi perhatian seriusnya.
Kalaupun ada perubahan-perubahan yang nanti dilakukan oleh Pansel tentu semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan harus semua hormati.
"Jadi ini merupakan bagian proses politik dan proses pembelajaran berdemokrasi. Kalau nanti sedikit-sedikit kita selesaikan masalah dengan demonstrasi dan lain sebagainya, ini kurang baik di mata masyarakat dan publik,"pintanya.
Robbi Rumansara menegaskan, apabila sekarang proses seleksi masih ada kekeliruan maka pasti ada mekanismenya.
Demikian jika nantinya Pansel tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka secara bertahap bisa dikembalikan ke Pemerintah Daerah di Kabupaten atau di Provinsi.
Menyikapi gejolak yang terjadi di Mamberamo Raya saat ini, ia berharap kepada masyarakat terutama dari Distrik Mamberamo Tengah dan Timur memahami proses yang terjadi saat ini.
"Saya berharap mereka tidak bertindak anarkis apalagi sampai merusaki sejumlah fasilitas pemerintah,"tegasnya.
Kata Bupati, fasilitas pemerintah itu sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat, kalau dirusaki, maka pelayanan kepada masyarakat itu sendiri juga terhambat.
Kalaupun ada hal-hal yang tidak puas dalam proses ini maka perlu disampaikan sesuai mekanismenya.
