CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Aksi pembakaran Mahkota Kebesaran Ondoafi atau Raja di atas Tanah Papua berbuntut panjang. Masyarakat adat Tabi-Saereri mendatangi kantor Balai Besar Konserfasi Sumber Daya Alam (BBKSA) Papua pada, Jumat (24/10/2025).
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Masyarakat dan Tokoh Adat Papua itu memasang spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat.
Kondisi di sekitar lingkungan kantorpun tanpak sepi, aktivitas kantor sepertinya tidak berjalan maksimal usai video pemusnahan itu viral di media sosial. Hanya sedikit pegawai yang menerima kedatangan dari sekolah masyarakat itu.
Dalam keterangan perwakilan Masyarakat adat Tabi-Saereri, Ismael Mebri mengatakan hal ini dilakukan oleh pihaknya sebagai bentuk keperihatinan pihaknya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi belakangan ini di tengah masyarakat Papua.
"Kami menyampaikan isi hati kami, air mata kami orang Papua atas peristiwa yang baru terjadi di tempat ini (BKSDA Papua) yang telah membakar mahkota cenderawasih. Ini adalah tindakan yang merendahkan harga diri dan martabat kami orang Papua," kata Ismail di kantor BKSDA Papua usai pasang spanduk, Jumat (24/10/2025).
Karena itu, Ondoafi Kampung Yoka tersebut meminta Presiden Republik Indonesia mecopot Kepala Balai Besar Konserfasi Sumber Daya Alam dari jabatannya.
Selain itu, pihaknya juga meminta BKSDA Papua menjatuhi sanksi tegas sesuai undang-undang positif dan undang-undang adat bagi pelaku pembakaran mahkota kebesaran dan dijatuhi denda adat sesuai dengan yang ditetapkan MRP dan dewan adat se-tanah papua.
"Kami meminta Bapak Presiden mengganti Kepala Balai Besar Konserfasi Sumber Daya Alam dengan orang asli papua (Tabi / Saireri) karena hanya orang asli papua yang paham dan mengerti budayanya sendiri," ujarnya.
Tak sampai di situ saja, masa juga meminta Kantor Balai Besar Konserfasi Sumber Daya Alam di tutup sampai persoalan ini di usut tuntas sesuai tuntutan kami.
Adapun aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat ini kemudian dilanjutkan ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan membawa 10 poin aspirasi tuntutan ke Gubernur Papua guna dilanjutkan ke Presiden. (*)