CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Mackbon, mengaku heran dengan aksi demo tolak transmigrasi yang digelar di Kota Jayapura.
Pasalnya, pemerintah pusat mengeluarkan statement resmi bahwa transmigrasi takkan dilakukan ke Papua.
"Kita tahu bersama pemerintah pusat sudah bicara bahwa tidak ada transmigrasi ke Papua, lalu apalagi yang dipersoalakan?” ujar Victor, Jumat (15/11/2024).
Victor malah mengkhawatirkan aksi yang diinisiasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tersebut malah ditunggangi untuk kepentingan politik Pilkada 2024.
"Kami akan jaga sampai sore, karena saya tidak mau momentum ini dipakai untuk menunggangi politik Pilkada ini," tegasnya.
Diketahui, aksi demo tolak transmigrasi di Papua kembali dilakukan di Kota Jayapura, Jumat (15/11/2024).
Baca Juga: KNPB Inisiasi Demo Tolak Transmigrasi di Jayapura, Satu Polisi Terluka Parah
Padahal, sebelumnya, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan bahwa tidak akan ada program perpindahan penduduk dari luar wilayah Papua ke wilayah Papua.
Dilansir dari antaranews.com, untuk wilayah Papua, Iftitah Sulaiman menjelaskan, Kementerian Transmigrasi fokus terhadap program revitalisasi 10 kawasan transmigrasi di kawasan itu, utamanya empat kawasan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Saya ulangi, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua.”
“Jadi, fokusnya revitalisasi dan fokusnya juga itu adalah transmigrasi lokal jika dibutuhkan," ujar Iftitah saat sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa, 12 November 2024.
Untuk wilayah Papua, Ia melanjutkan bahwa nanti fokusnya adalah transmigrasi lokal yaitu perpindahan penduduk hanya di dalam wilayah Papua saja, sehingga tidak mendatangkan penduduk dari luar Papua.
"Secara regulasi memang sudah tidak memungkinkan lagi ada pertambahan penduduk dari luar Papua ke Papua, sebelum ada terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat," ujar Iftitah.