CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - KPU Provinsi Papua mengakui saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah masuk pada masa menjelang kampanye, namun hingga saat ini belum semua kabupaten dan kota menuntaskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota KPU Provinsi Papua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Yohannes Fajar Irianto Kambon saat dikonfirmasi Ceposonline.com via seluler, Rabu (22/11/2023).
"NHPD secara keseluruhan sudah ada kesepahaman terkait jumlah antara pemerintah dengan KPU, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten dan kota, namun yang menjadi tarik ulur hingga saat ini hanya persentase dan pencairannya," ujar Fajar Kambon.
Sesuai dengan Permendagri 54 Pasal 16, pemerintah daerah dalam kesepahaman dengan KPU mengucurkan dana hibah.
"Hal ini dikuatkan dalam Surat Edaran 900 Kemendagri itu diwajibkan soal NPHD, yang mana dalam pengucurannya untuk tahap pertama 40% pada tahun anggaran 2023 dan tahap kedua 60% tahun anggaran 2024," jelasnya.
"Sampai saat ini progress NPHD dari 9 kabupaten dan kota, baru 5 kabupaten yang sudah teken tanda tangan. Sedangkan 2 kabupaten lainnya seperti Mamberamo Raya dan Kabupaten Jayapura belum ada kesepakatan lebih pada persentase pencairan untuk tahap 1 yang belum sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 Permendagri 54/2019 dan SE Mendagri No. 900, yakni 40 % untuk tahap pertama," lanjutnya.
Fajar menambahkan, sementara untuk Kabupaten Waropen belum ada progress pembahasan NPHD untuk sampai pada kesepakatan antara KPU dan Pemda dan Kabupaten Supiori sudah bersepakat menyangkut total dana hibah Pilkada sebesar Rp 19,7 miliar dan hanya tinggal penjadwalan penandatanganan NPHD.
KPU berharap kabupaten dan kota yang belum sepenuhnya menjalankan perintah Pasal 16 ayat 3 Permendagri 54/2019 dan SE Mendagri No. 900, yakni 40 % untuk tahap pertama agar segera dicarikan solusinya.
"Yang kita khawatirkan bukan soal komitmen Pemkab untuk melunaskan danah hibah tersebut namun lebih kepada proses pembiayaan tahapan yang dilakukan KPU-nya masing-masing," terangnya.(*)