JAYAPURA- Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, 20 tahun yang lalu berlakunya undang-undang otonomi khusus di Papua, banyak anggapan publik kehadiran otsus di Papua tidak memberikan dampak besar bagi orang asli Papua. Hal ini bisa terjadi lantaran pemerintah tidak memiliki data pasti mengenai jumlah orang asli Papua termasuk terkait dengan data pendidikan, kondisi kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya.
Karena itu kata dia, untuk memastikan berjalannya program pemerintah terutama terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus ini bagi masyarakat orang asli Papua harus berbasis data.
"Sentuhan pembangunan selama 20 tahun otonomi khusus yang lalu, kelemahannya keberpihakan dan pemberdayaan orang Papua, dalam berbagai bidang. Salah satu kelemahan selama 20 tahun yang lalu karena tidak memiliki database tentang orang asli Papua yang sesungguhnya," kata Frans Pekey, Rabu (15/11).
Dikatakan, bicara data orang asli Papua, tidak hanya sekedar jumlah. Tetapi di dalam data itu tergambar juga tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial, pendidikan kesehatan dan infrastruktur perumahan, air bersih dan lain sebagainya. Data itulah yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah
"Kita tidak bicara hanya sekedar jumlah orang asli Papua. Dengan data, kita bisa tahu kondisi sesungguhnya khususnya orang asli Papua.
Data itu yang saya inginkan di kota Jayapura. Sehingga itu akan menjadi data untuk perencanaan pembangunan dengan menggunakan dana otonomi khusus, yang diberikan ke pemerintah Kota Jayapura, baik di bidang pendidikan kesehatan, pemberdayaan ekonomi juga infrastruktur dengan dana yang besar diberikan kepada kita," tambahnya. (*)