CEPOSONLINE.COM,SENTANI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Paripurna V dengan agenda Penutupan Sidang Paripurna IV Masa Sidang II Tahun 2025, Senin (29/9) malam.
Sidang ini membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan dihadiri Bupati Jayapura Yunus Wonda, Ketua DPRD Ruddy Bukanaung, para anggota DPR.
Bupati Jayapura Yunus Wonda menyampaikan tiga bulan ke depan daya serap harus digenjot. Setelah ini kita konsultasikan APBD Perubahan ke Pemerintah Provinsi Papua, lalu kembali dilaporkan ke dewan.
"Sebelum tanggal 5, seluruh materi sudah harus masuk ke provinsi,” jelasnya.
Bupati mengakui Pemkab Jayapura masih menghadapi defisit anggaran yang terjadi sejak 2024 dan berdampak hingga 2025.
Meski demikian, ia tetap optimis dapat mengelola keuangan daerah secara lebih baik. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan akan kita genjot. PAD harus digunakan sesuai aturan, tidak boleh dipakai sembarangan untuk membiayai kegiatan OPD,” tegasnya.
Yunus juga menekankan, mulai 2026 seluruh sumber dana, baik Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), APBD maupun PAD, harus dimanfaatkan secara maksimal, transparan, dan tepat sasaran.
Ia memberi perhatian khusus pada serapan anggaran di sektor kesehatan. “Untuk Dinas Kesehatan, pekerjaan fisik melalui DAK harus tuntas Desember ini. Sementara OPD lain, kendala masih ada di keterlambatan, terutama terkait pembayaran gaji. Karena itu dalam waktu dekat akan dilakukan rapat koordinasi agar penyerapan anggaran disisa waktu kurang dari tiga bulan bisa lebih maksimal,” tandasnya.(*)