"Beberapa waktu lalu saya sudah meninjau dapur MBG milik Polresta Jayapura Kota, dan dalam beberapa hari ke depan saya akan mengunjungi dapur-dapur lainnya,"terangnya.
Pihaknya juga akan mengundang seluruh pengelola dapur MBG untuk berdiskusi dan menjelaskan bagaimana sistem persiapan mereka, mulai dari pembelian bahan makanan hingga proses penyajiannya.
Pada kesempatan ini ia menyoroti penurunan nilai anggaran perporsi makanan MBG yang semula Rp.13.000–Rp15.000 dan kini turun Rp.8.000 per porsi.
Menurutnya, penurunan nilai ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN)
“Dengan nilai Rp.8.000 per porsi, kami khawatir kualitas gizi bisa menurun. Kami minta Pemerintah Pusat untuk menghitung kembali secara realistis agar dapur-dapur MBG tidak kesulitan, bahkan jangan sampai berhenti beroperasi,”tegasnya.
Pada kesempatan ini juga ABR mengimbau kepada masyarakat agar memahami bahwa seluruh pendanaan program MBG berasal dari Pemerintah Pusat.
Sementara Pemerintah Kota Jayapura hanya bertugas mendampingi dan memastikan pelaksanaan berjalan baik di lapangan.
“Saya berharap program Makan Bergizi Gratis ini berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi anak-anak kita di Kota Jayapura,”pinta Politisi Golkar ini.
ABR juga meminta agar masyarakat Papua turut terlibat dalam pelaksanaan program MBG, terutama mereka yang menjadi bagian dari pengelolaan dapur.
“Saya ingin melihat lebih banyak orang Papua terlibat di dapur MBG, agar program ini bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Mereka juga bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat, terutama orang tua, tentang tujuan dan manfaat dari program ini,”tutup ABR. (*)