Soroti Dugaan Penembakan Masyarakat Sipil di Intan Jaya, Thobias Bagubau: Sampai Kapan Rakyat Jadi Korban?
CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Anggota DPR Papua Tengah dari Daerah Pemilihan Intan Jaya, Thobias Bagubau, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa penembakan yang menewaskan 9 masyarakat sipil sementara 6 lainnya adalah anggota OPM di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 14 Oktober 2025.
Ia menilai konflik bersenjata di Tanah Papua yang telah berlangsung lebih dari enam dekade belum menunjukkan niat baik dari Pemerintah Pusat untuk diselesaikan secara bermartabat.
“Atas nama kemanusiaan, saya menyampaikan duka cita atas meninggalnya para korban di Intan Jaya. Saya mendesak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, selaku Panglima Tertinggi, agar segera mengambil tindakan tegas atas dugaan penembakan tersebut,” ujar Thobias kepada media ini via seluler, Sabtu, (18/10/2025).
Menurutnya, berdasarkan laporan tim kemanusiaan masyarakat adat di Intan Jaya, korban penembakan telah dikuburkan oleh aparat keamanan tanpa melalui proses identifikasi.
“ Kalau benar yang ditembak anggota KKB atau OPM, seharusnya jenazah diserahkan kepada keluarga untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Tapi ini langsung dikuburkan oleh TNI. Apakah semua korban benar anggota KKB, atau justru ada masyarakat sipil yang ikut tertembak?” tegasnya.
Thobias menilai tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ia juga mengkritik perhatian pemerintah pusat yang dinilainya lebih fokus pada isu luar negeri ketimbang persoalan kemanusiaan di Papua.
“Negara sibuk bicara soal Palestina, sementara di dalam negeri sendiri masih banyak persoalan seperti di Intan Jaya. Masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa terus menjadi korban karena perbedaan pandangan antara KKB dan aparat keamanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPR Papua Tengah telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan dan baru saja melakukan kunjungan ke Intan Jaya untuk mencari solusi damai bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
“Karena itu, saya meminta Presiden segera menyelesaikan masalah ini melalui dialog bermartabat dengan melibatkan semua pihak di Papua yang memiliki perbedaan pandangan ideologis dengan pemerintah. Aceh bisa berdamai, kenapa Papua tidak bisa?” kata Thobias.
Ia juga mendesak pemerintah dan lembaga seperti Komnas HAM serta organisasi kemanusiaan lainnya membentuk tim investigasi independen guna mengungkap kebenaran peristiwa tersebut.
“Supaya jelas apakah korban benar anggota KKB atau masyarakat sipil, agar tidak muncul tuduhan pelanggaran HAM yang mencoreng wajah negara,” pungkas Bagubau. (*)
