Jayapura, 25/4 (ANTARA) - Guna meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, khususnya di Papua, dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi bersama, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemangku kepentingan lainnya.
Dengan keterlibatan semua pihak, masyarakat nelayan di Papua dapat mandiri dan bisa menghasilkan tangkapan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Kesejahteraan nelayan menjadi perhatian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua karena sepenuh hidup nelayan bertarung di laut, sehingga mereka terus bersemangat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Semangat dan kiprah para nelayan tidak hanya untuk diri mereka dan keluarganya. Nelayan merupakan kelompok masyarakat menyumbangkan peran dalam upaya peningkatan gizi bagi masyarakat agar dapat terpenuhi lewat konsumsi ikan.
Pemerintah, khususnya pemerintah daerah di Papua, memang peran nelayan yang telah membantu keberlangsungan generasi yang berkualitas di masa mendatang. Dalam peran itulah nelayan dipandang memiliki peranan yang sangat penting, sehingga layak didukung dan diperhatikan oleh semua pihak.
Para nelayan juga memiliki peran strategis bagi terwujudnya program Indonesia emas dari Pemerintah RI, dengan menyediakan pasokan protein dari hewan laut untuk gizi generasi milenial.
Maka dari itu dinas kelautan dan perikanan terus menyemangati dan membersamai para nelayan agar membuat Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) karena banyak manfaat yang akan didapatkan.
Manfaat itu, ditambah dengan adanya bantuan langsung dari pemerintah, seperti pembuatan sertifikasi serta bantuan pemberian alat tangkap dan hadirnya kampung nelayan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Biak Numfor, beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu tata niaga dari pengelolaan perikanan sangat penting karena akan berpengaruh kepada harga yang nantinya lebih terjangkau. Pada akhirnya semua perhatian dari pemerintah itu menjadi cara pengentasan kemiskinan ekstrem.
Setiap nelayan wajib memiliki kartu Kusuka, baik pelaku usaha, pembudi daya ikan, perikanan, pengelolaan dan pemasaran.
Melalui kartu Kusuka, banyak kemudahan yang dapatkan oleh para nelayan, salah satu dalam pemberian modal usaha dari lembaga pemberian uang muka kerja, kemudian ada subsidi bahan bakar minyak (BBM), asuransi, serta pendidikan sekolah bagi anak nelayan.
Beberapa waktu lalu Penjabat Gubernur Papua menyerahkan bantuan motor tempel serta beberapa fasilitas untuk penangkapan di Kabupaten Biak Numfor, dan ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam membantu mensejahterakan nelayan.
Apalagi sektor perikanan menjadi bagian dari sumber pendapatan baru bagi Provinsi Papua, setelah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Pendampingan nelayan
Dosen Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, FMIPA Universitas Cenderawasih Prof. John D. Kalor, M.Sc/M.I.N.C. mengatakan keberpihakan pemerintah melalui program peningkatan taraf hidup nelayan sudah tepat, yakni melalui bantuan serta adanya beberapa program, baik dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
Jadi memang terlihat wujud keberpihakan dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dari nelayan, namun perlu adanya evaluasi terus menerus agar bisa lebih maksimal lagi.
Karena itu, sangat perlu adanya pendampingan dan keberlanjutan program selama setahun serta kolaborasi bersama agar kesejahteraan bagi nelayan itu dapat tercapai maksimal.
Dengan pendampingan tersebut, maka nelayan memiliki kegiatan lain jika tidak sedang musim ikan. Selain itu, ketika musim itu tiba, bagaimana cara pengelolaannya agar ketersediaan stok tersebut tetap ada dengan harga relatif terjangkau.
Sehingga dengan demikian, maka para nelayan bisa lebih produktif yang berdampak pada peningkatan ekonomi bagi keluarganya.