CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pelaksaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 mendatang.
Kendatipun pelaksaan PSU tersebut dibawah tanggung jawab KPU dan Bawaslu Provinsi Papua, namun pelaksanaan PSU ini tidak luput dari perhatian dari Bawaslu Kota Jayapura.
Adapun Bawaslu Kota Jayapura kini meminta kepada KPU Kota Jayapura agar perangkat Panitia Pemilih Distrik (PPD) Distrik Jayapura Selatan diganti.
"Kita sudah tau bersama pada Pilkada 2024 lalu PPD Japsel itu bermasalah, sehingga harus diganti,"ucap Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsawir ketika ditemui di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (16/4/2025).
Menurut Frans Rumsawir, masalah di PPD Jayapura Selatan (Japsel) sudah menjadi catatan khusus pihaknya.
Ia juga sudah merekomendasikan kepada KPU Kota Jayapura agar anggota PPD dan operatornya diganti.
"Ini memang menjadi perhatian kita bersama karena ini berkaitan dengan netralitas penyelenggara,"bebernya.
Selain anggota PPD ia juga merekomendasikan kepada KPU Kota Jayapura agar KPPS dan PPS yang bermasalah harus diganti semua.
"Kami berikan saran perbaikkan kepada mereka di KPU sebagai catatan. Kelihatannya memang PPD di Japsel itu semua bermasalah,"tegasnya.
Ditanya apakah ada catatan khusus hasil Pilkada 2024 lalu di Kota Jayapura, Frans Rumsawir mengaku bahwa potensi masalah besar itu ada di Japsel.
"Kita tau terjadi masalah tahapan rekapitulasi suara di PPD Japsel, terjadi pengelambungan suara dimana ada perbedaan hasil suara antara pemilihan Wali Kota dan Pilgub yang mencapai 9000 lebih,"pintanya.
Sambung Frans Rumsawir bahwa, memang jumlah pemilih di Japsel tersebut juga menjadi catatan.
"KPU harus memastikan kembali jumlah pemilih di Japsel ini agar kasus serupa tidak terjadi lagi pada PSU,"pungkas Frans Rumsawir. (*).
Editor : Lucky Ireeuw