CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Bagi masyarakat yang selama ini mengenal sekolah kedinasan bidang hukum melalui lingkungan Kemenkumham, perubahan struktur kementerian membuat pencarian informasi penerimaan perlu dilakukan dengan lebih teliti.
Dilansir dari radarbogor.jawapos.com, kini Politeknik Pengayoman Indonesia atau POLTEKPIN berada di bawah Kementerian Hukum.
Sementara pendidikan kedinasan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pemerintah secara resmi memasukkan keduanya sebagai penyelenggara sekolah kedinasan dalam seleksi 2026.
POLTEKPIN mendapatkan 250 formasi, sedangkan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh 375 formasi.
Seseorang yang berminat pada bidang hukum terapan sebaiknya mencari informasi melalui kanal Kementerian Hukum dan POLTEKPIN.
Sementara informasi mengenai pendidikan kedinasan imigrasi dan pemasyarakatan harus dilihat melalui instansi yang sekarang menangani bidang tersebut.
Penataan ini juga tercermin dari langkah Kementerian Hukum pada awal 2026 dalam mematangkan persiapan penerimaan mahasiswa POLTEKPIN.
Dengan demikian, masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan kata kunci lama seperti “sekolah kedinasan Kemenkumham”.
Kata kunci dan sumber informasi perlu disesuaikan dengan struktur kementerian terbaru.
Perubahan nama instansi juga penting ketika calon peserta memeriksa pengumuman, persyaratan, program studi, jadwal, dan kanal layanan resmi. (*)