CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Kabar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai menjadi angin segar bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Namun, pegawai masih harus bersabar karena pembayaran TPP untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Pj Sekda Papua, L. Christian Sohilait, mengungkapkan bahwa proses pembayaran TPP telah berjalan sejak pekan lalu. Hingga Senin (2/11/2026), sebanyak tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) telah masuk dalam proses pembayaran.
Pemerintah daerah selanjutnya akan memproses pembayaran bagi OPD lainnya secara bertahap.
“Kita masih punya kewajiban untuk membayar TPP Juli, Agustus, dan September. Namun, ini akan dibayarkan secara bertahap,” kata Christian kepada wartawan seusai memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, pencairan TPP sangat bergantung pada ketersediaan dana yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Pasalnya, penerimaan dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Bagi Hasil (DBH), memiliki jadwal pencairan yang berbeda.
Christian menyebutkan, Pemprov Papua menerima DAU sekitar Rp85 miliar setiap bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp45 miliar hingga Rp46 miliar digunakan untuk membayar gaji ASN. Sementara sisanya harus dibagi untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja daerah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus cermat mengatur arus kas agar seluruh kewajiban daerah tetap dapat dipenuhi, termasuk memastikan pembayaran gaji ASN tidak terganggu hingga akhir tahun.
“Karena itu, tim anggaran harus berusaha melakukan pengelolaan kas dengan baik. Kita menjaga agar pembayaran gaji tetap terjaga sampai Desember, sehingga ASN tetap memiliki penghasilan,” jelasnya.
Christian berharap pembayaran TPP yang mulai diproses ini dapat membantu memenuhi kebutuhan para pegawai, terutama menjelang akhir tahun.
Ia meminta ASN memahami kondisi keuangan daerah dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Meski pembayaran dilakukan bertahap, ia memastikan pemerintah terus berupaya memenuhi kewajiban tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, Christian mengingatkan agar persoalan pembayaran TPP tidak mengurangi tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas.
Ia meminta seluruh pegawai tetap menjaga disiplin, profesionalisme, dan kualitas kinerja. (*)
Editor : AdminDua