CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA-Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM) Mugiyanto mengungkapkan sebanyak 122.000 warga tercatat mengungsi akibat konflik bersenjata yang masih berlangsung di Papua.
Pemerintah kini menyiapkan langkah penanganan terpadu dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga guna memastikan hak-hak dasar para pengungsi tetap terpenuhi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mugiyanto usai memimpin rapat koordinasi bersama unsur TNI dan Polri terkait situasi Papua di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
"Jadi kalau angka yang sampai ke kami, ada yang menyebutkan 122.000 pengungsi," kata Mugiyanto, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, besarnya jumlah warga yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik menjadi perhatian serius pemerintah.
Karena itu, Kementerian HAM akan segera menginisiasi rapat lintas kementerian dan lembaga untuk menyusun langkah konkret dalam penanganan para pengungsi.
"Ada banyak pengungsi di sana, dan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan melibatkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya menangani pengungsi yang ada di Papua yang jumlahnya besar," ujarnya.
Mugiyanto menegaskan, persoalan pengungsi tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Penanganannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari penyediaan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendidikan bagi anak-anak, hingga jaminan keamanan bagi masyarakat terdampak.
WamenHAM menyebut sebagian besar warga belum dapat dipulangkan ke kampung halamannya karena situasi keamanan di sejumlah wilayah konflik masih belum memberikan rasa aman.
Menurutnya, memaksa warga kembali dalam kondisi yang belum kondusif justru berpotensi menimbulkan persoalan kemanusiaan baru.
"Meminta mereka segera kembali juga belum bisa karena belum ada rasa aman," tegasnya.
Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi sembari terus mendorong terciptanya kondisi yang memungkinkan mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing secara aman.
Selain membahas penanganan pengungsi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pelaksanaan tugas aparat keamanan di Papua.
Mugiyanto mengatakan Kementerian HAM ingin memastikan seluruh operasi yang dijalankan TNI maupun Polri tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.
"Sama dengan pertemuan yang kami selenggarakan tadi dengan TNI dan Polri untuk memastikan supaya TNI dan Polri menggunakan HAM sebagai landasan dalam kerja-kerja Polri dan TNI," pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa