CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menerima pengaduan terkait rangkaian dugaan tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Pogama dan Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, sejak 14 hingga 15 April 2026.
Peristiwa tersebut dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga sipil.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Komnas HAM Papua langsung berkoordinasi dengan Komnas HAM RI di Jakarta untuk merespons pengaduan dugaan kekerasan tersebut.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menyatakan berdasarkan temuan awal, terjadi dugaan kontak tembak pada 13 April antara kelompok sipil bersenjata dan Satgas TNI di wilayah Pogama.
“Setelah itu, diduga dilakukan operasi lanjutan oleh Satgas TNI pada 14 April di Pogama dan Kampung Kembru yang mengakibatkan adanya korban jiwa dan luka-luka,” kata Frits, saat dikonfirmasi Ceposonline.com, Sabtu (18/4/2026).
Komnas HAM juga menemukan adanya korban luka, salah satunya seorang perempuan berinisial AT yang tengah hamil enam bulan. Korban mengalami luka tembak di bagian leher.
Dalam keterangannya kepada tim Komnas HAM, korban mengaku ditembak di depan honai di Kampung Kembru.
Ia juga menyebut melihat aparat berseragam loreng membawa senjata, serta mendengar suara pesawat dan rentetan tembakan setelah kejadian.
Korban selanjutnya ditemukan oleh anggota TNI di dalam honai dan sempat diminta untuk difoto sebagai laporan.
Selanjutnya pada 15 April, korban bersama sejumlah korban lain dievakuasi oleh PMI dari Kabupaten Puncak Jaya ke Rumah Sakit Mulia untuk mendapatkan perawatan.
Meski demikian, tim koordinasi penanganan kasus hingga kini belum dapat memastikan apakah terdapat korban dari pihak TNI dalam peristiwa kontak tembak pada 13 April tersebut.
Komnas HAM juga belum dapat mengonfirmasi jumlah pasti korban meninggal dunia dari warga sipil.
“Untuk saat ini, kami baru bisa memastikan adanya korban luka yang sedang dirawat di RS Mulia,” jelas Frits.
Komnas HAM Papua mendesak Panglima TNI untuk memberikan penjelasan terkait keberadaan dan operasi Satgas Rajawali serta Satgas Pamtas 600 yang bertugas di wilayah Puncak.
Termasuk, penggunaan senjata dari udara yang diduga diarahkan ke wilayah permukiman warga sipil di Pogama dan Kembru.
Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap penugasan aparat di Papua, termasuk pemberian pembekalan yang memadai terkait pemahaman hak asasi manusia.
“Komnas HAM siap memberikan penguatan pengetahuan HAM bagi aparat TNI yang bertugas di Papua jika dibutuhkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Komnas HAM Papua menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda Papua Tengah yang dipimpin Gubernur Meki Nawipa, yang telah turun langsung melihat kondisi korban di Mulia serta membentuk tim gabungan untuk mencari korban lain di Pogama dan Kembru.
Komnas HAM memastikan proses pendalaman dan verifikasi akan terus dilakukan sebelum menyampaikan kesimpulan resmi terkait peristiwa tersebut. (*)