CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta seluruh pejabat pemerintah, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, berhenti bermain proyek dan memberikan kesempatan kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) untuk terlibat dalam pekerjaan pembangunan.
Ia menegaskan, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua benar-benar diwujudkan dalam pembagian pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan John NR Gobai kepada media ini saat wawancara langsung di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya membuat regulasi, tetapi harus memastikan pengusaha OAP mendapatkan kesempatan yang adil, baik melalui pekerjaan penunjukan langsung, tender terbatas, kerja sama operasi (KSO), maupun subkontrak.
“Jadi sekali lagi saya ingin meminta kepada para pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, enggak usahlah kita main-main proyek. Kasih kesempatan kepada pengusaha-pengusaha Papua dulu. Nanti kalau mereka semua sudah dapat, barulah kalau ada lebih-lebih ya kita juga perlu. Tapi jangan kita didahulukan, enggak boleh, enggak bagus,” tegas John.
Ia menjelaskan, pada 2025 pihaknya telah menyusun dua rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan pengusaha OAP serta pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha asli Papua.
Penyusunan regulasi tersebut juga mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua, yang ditetapkan pada 9 Oktober 2025 dan masih berlaku.
Dalam Perpres tersebut, pemerintah memberikan pengaturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa di wilayah Papua, termasuk untuk meningkatkan kesempatan dan peran pelaku usaha OAP dalam pembangunan.
John mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki landasan regulasi untuk memberikan ruang kepada pengusaha asli Papua. Karena itu, ia meminta agar mekanisme pengadaan yang tersedia benar-benar diterapkan.
“Kami kan sudah sering menyarankan kepada pemerintah daerah supaya pekerjaan itu dibagi berdasarkan mekanisme yang ada. Pertama, penunjukan langsung untuk pekerjaan di bawah Rp1 miliar. Kemudian yang kedua, tender terbatas untuk pekerjaan Rp1 miliar sampai Rp2,5 miliar. Kami sudah sering menyarankan agar pekerjaan itu diberikan kepada pelaku-pelaku usaha Orang Asli Papua yang ada di masing-masing kabupaten,” jelasnya.
Ia melanjutkan, untuk pekerjaan dengan nilai di atas Rp2,5 miliar, perusahaan yang mendapatkan pekerjaan harus memberikan kesempatan kepada pengusaha OAP melalui skema subkontrak. Sementara pekerjaan yang dapat dilakukan melalui mekanisme swakelola seharusnya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dan pemuda.
“Kalau pekerjaan sudah di atas Rp2,5 miliar, maka mereka yang mendapatkan pekerjaan itu wajib memberikan subkontrak kepada pengusaha-pengusaha OAP. Kemudian ada swakelola. Swakelola itu kasih kepada kelompok-kelompok pemuda yang ada di Pasar Oyehe, Pasar Karang, pemuda-pemuda gereja, dan asrama-asrama. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan,” katanya.
Ketentuan mengenai pemberdayaan melalui KSO dan subkontrak juga memiliki dasar dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2025. Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa pelaku usaha non-OAP yang mengikuti pengadaan barang/jasa di Papua wajib melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha OAP melalui KSO dan/atau subkontrak.
Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa pemberdayaan tersebut diutamakan kepada pelaku usaha OAP yang berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan. Untuk subkontrak, bagian pekerjaan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, John menyayangkan apabila pekerjaan yang seharusnya dapat membuka kesempatan bagi pengusaha OAP justru kembali dikuasai oleh oknum tertentu di lingkungan OPD maupun pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.
“Kalau seolah-olah diambil kembali oleh OPD, oleh keluarga, ya bagaimana anak-anak pengusaha Papua mau mendapatkan kesempatan untuk bekerja? Susahnya apa sih kita berikan kesempatan kepada mereka?” tegasnya.
John mengaku telah berulang kali menulis artikel dan menyampaikan masukan kepada sejumlah pejabat pemerintah daerah mengenai pentingnya memberikan kesempatan kepada pengusaha asli Papua.
Menurutnya, salah satu tujuan utama penyusunan regulasi tersebut adalah agar pengusaha OAP tidak lagi harus melakukan aksi pemalangan kantor pemerintah, khususnya kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), hanya untuk meminta kesempatan mendapatkan pekerjaan.
Ia menilai pemerintah perlu membangun pola pembinaan pengusaha OAP secara bertahap. Pengusaha yang baru berkembang dapat memulai dari pekerjaan penunjukan langsung. Setelah menunjukkan kemampuan dan hasil pekerjaan yang baik, mereka dapat diberikan kesempatan mengikuti tender terbatas hingga mengerjakan proyek dengan nilai lebih besar.
“Tender terbatas itu diskenariokan, dibagi kepada beberapa orang. Menangkan satu, nanti pekerjaan yang satu menangkan yang satu. Jadi mereka ini di awal, misalnya, kerja penunjukan langsung. Kalau mereka sudah bagus, mereka naik tingkat lagi mengerjakan tender terbatas. Kalau sudah mampu, mereka bisa mengerjakan pekerjaan di atas Rp2,5 miliar. Nah, itu aturan. Kita harus berpikir ke sana,” ujarnya.
John berharap melalui pola tersebut akan muncul semakin banyak pengusaha asli Papua yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan daya saing dalam mengerjakan berbagai proyek pembangunan.
Ia mencontohkan sejumlah pengusaha yang telah berkembang dan mampu membangun usaha, seperti Abang Dewa, Abang Peter, Abang Warabaya, Peter Sangkala, dan Hamsa.
“Orang-orang hebat ini harus muncul dari anak-anak Papua. Kehadiran provinsi ini harus bisa memastikan itu,” katanya.
Selain pembagian kesempatan pekerjaan, John juga menyoroti waktu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang kerap menumpuk menjelang akhir tahun anggaran. Ia meminta pemerintah melakukan proses perencanaan, tender, dan pelelangan lebih awal agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tidak terburu-buru pada akhir tahun.
“Pekerjaan-pekerjaan ini tidak boleh dilakukan pada akhir November atau awal Desember. Mau selesai bagaimana? Pekerjaan-pekerjaan tender atau lelang itu harus dilakukan di awal, pada bulan keempat, agar tahun ini sudah tinggal finishing saja,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan pekerjaan sejak awal menggunakan anggaran APBD induk. Apabila terdapat kekurangan anggaran, pemerintah dapat menambahkannya melalui APBD perubahan.
“Kalau sekarang kita ribut mau pakai dana apa, perubahan atau induk? Jadi sekali lagi saya ingin meminta kepada para pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, enggak usahlah kita main-main proyek. Kasih kesempatan kepada pengusaha OAP untuk bekerja, terutama melalui pekerjaan penunjukan langsung dan tender terbatas,” katanya.
John menegaskan, keberpihakan terhadap pengusaha OAP tidak boleh hanya berlaku pada proyek pemerintah provinsi, tetapi juga harus diterapkan dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di delapan kabupaten di Papua Tengah.
Ia mencontohkan, apabila terdapat kegiatan pembangunan pemerintah provinsi di Kabupaten Paniai, pengusaha OAP yang berada di Paniai harus mendapatkan prioritas. Begitu pula di Kabupaten Deiyai, Mimika, Dogiyai, Nabire, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
“Jadi kalau ada kegiatan provinsi di Kabupaten Paniai, misalnya, yang diprioritaskan adalah pengusaha-pengusaha OAP yang ada di Paniai. Di Deiyai juga demikian. Di Mimika, kasihlah pekerjaan itu kepada anak-anak di Mimika,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pembagian pekerjaan dilakukan secara adil dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tim maupun keluarga pejabat.
“Sudahlah, sekarang kita sudah waktunya adil bagi semua, bukan adil untuk timnya, ini-nya, atau keluarganya. Enggak usah, semua ini kita punya rakyat. Bagi kepada mereka semua agar mereka bisa bekerja. Jangan ada kelompok-kelompok yang merasa paling berjasa di provinsi ini, lalu ingin menguasai pekerjaan-pekerjaan ini. Jangan ada oknum-oknum yang merasa paling berhak memperoleh pekerjaan di sini. Kalau kamu sudah dapat satu-satu, jangan semuanya. Tidak boleh, tidak akan dapat ini. Kita harus mengedepankan asas keadilan dan pemerataan,” tegasnya.
Lebih lanjut, John kembali menekankan bahwa Perdasus Provinsi Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2026 telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak pengusaha OAP dalam mengembangkan usahanya.
Dalam Pasal 14 ayat (1), Perdasus tersebut mengatur bahwa setiap pelaku usaha OAP berhak memperoleh perlindungan, kesempatan, dan fasilitas yang adil dalam mengembangkan usahanya. Kemudian Pasal 14 ayat (2) huruf g secara khusus menyebutkan hak pelaku usaha OAP untuk melakukan usaha di bidang konstruksi dan pengadaan barang dan jasa.
Tidak hanya itu, Pasal 6 juga mengatur tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan serta mengembangkan ekonomi OAP melalui pemberdayaan, perlindungan, pelatihan, pendampingan, penganggaran permodalan, penyediaan sarana dan prasarana, serta promosi dan pemasaran.
Sementara Pasal 3 menegaskan bahwa Perdasus tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menghormati hak masyarakat adat dengan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemberdayaan ekonomi OAP.
John meminta seluruh OPD, khususnya Dinas PU, menjadikan ketentuan tersebut sebagai pedoman dalam memberikan kesempatan kepada pengusaha asli Papua.
“Jadi sekali lagi, Perdasus Provinsi Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang perlindungan dan pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua harus dilaksanakan. Itu menjadi dasar untuk pembagian proyek oleh Dinas PU,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kesempatan bagi pengusaha OAP tidak boleh dibatasi hanya pada pekerjaan yang bersumber dari dana Otsus.
“Saudara Kepala Dinas PU, Anda bertugas di Papua, provinsi yang berstatus otonomi khusus. Dana tidak hanya dari proyek yang berasal dari dana Otsus, tapi proyek dana lain maupun DAU, pengusaha asli Papua berhak diberikan pekerjaan melalui penunjukan langsung, tender terbatas maupun swakelola,” ujarnya.
Di akhir wawancara, John secara khusus meminta agar pekerjaan melalui mekanisme swakelola benar-benar diberikan kepada kelompok-kelompok pemuda dan masyarakat, termasuk yang berada di Pasar Oyehe, Pasar Karang, dan Kalibobo.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan penataan lingkungan dan infrastruktur perkotaan yang dapat melibatkan kelompok masyarakat setempat, seperti pengecatan, pembuatan badan jalan, pembangunan talud, serta pekerjaan lainnya.
“Swakelola itu kasih kepada anak-anak, kelompok-kelompok pemuda dari Pasar Oyehe, Pasar Karang, Kalibobo, supaya mereka ini sibuk dengan pekerjaan. Susahnya apa? Daerah ini masih harus dibenahi, tata kelola perkotaannya. Itu kan pekerjaan-pekerjaan swakelola, pengecatan, pembuatan badan-badan jalan, talud, dan lain-lain. Ini bisa diswakelolakan,” pungkasnya. (*)
Editor : Agung Trihandono