Dari Kasus Paniai Berdarah, DPR Papua Tengah Desak Negara Bentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua

Theresia F. Tekege • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 13:26 WIB
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai saat memberikan keterangan kepada pers di ruang kerjanya, Senin, (16/11/2026). (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE)
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai saat memberikan keterangan kepada pers di ruang kerjanya, Senin, (16/11/2026). (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE)

CEPOSONLINE.COM, NABIRE  — Perjalanan panjang penanganan kasus pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014 akhirnya mencapai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada November 2026.

 Namun, proses hukum yang membutuhkan waktu hampir 12 tahun tersebut menyisakan sejumlah catatan, terutama mengenai akses keadilan bagi korban dan saksi.

Belajar dari pengalaman itu, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mendesak pemerintah pusat bersama Mahkamah Agung segera membentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua.

 Menurutnya, keberadaan pengadilan tersebut penting agar masyarakat tidak lagi menghadapi kendala jarak, biaya, maupun tekanan psikologis ketika harus mengikuti proses persidangan di luar Papua.

“Saya berharap ke depan ada pembentukan Pengadilan HAM di Papua. Kita belajar dari kasus Paniai, ketika persidangannya harus berlangsung di Makassar. Jarak yang jauh tentu menjadi kendala bagi masyarakat, terutama para saksi yang ingin memberikan keterangan di pengadilan,” ujar John kepada media ini saat dimintai keterangan di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, kasus Paniai Berdarah bermula pada 7–8 Desember 2014. Peristiwa tersebut terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai, setelah masyarakat melakukan aksi protes terkait dugaan penganiayaan terhadap sejumlah pemuda oleh aparat sehari sebelumnya.

Dalam peristiwa tersebut, empat warga sipil meninggal dunia dan 21 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat melalui SK Ketua Komnas HAM Nomor 009/Komnas HAM/III/2016.

Setelah melakukan pemeriksaan saksi, peninjauan tempat kejadian perkara, pengumpulan dokumen, serta meminta keterangan ahli, tim menyelesaikan laporan penyelidikan pada Desember 2019.

 Selanjutnya, melalui sidang paripurna khusus pada 3 Februari 2020, Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat.

Hasil penyelidikan tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada Februari 2020 untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan. Namun, perjalanan berkas perkara tidak berjalan mulus karena beberapa kali dikembalikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk dilengkapi.

Pada Desember 2021, Kejaksaan Agung akhirnya membentuk tim penyidik dugaan pelanggaran HAM berat Paniai. Proses penyidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi dari kalangan masyarakat sipil, TNI, dan Polri.

Pada 1 April 2022, Kejaksaan Agung menetapkan IS, seorang purnawirawan TNI yang saat peristiwa menjabat sebagai Perwira Penghubung Kodim 1705/Paniai, sebagai tersangka.

Selanjutnya, pada 15 Juni 2022, Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar. Persidangan perdana dimulai pada 21 September 2022.

Namun, pada 8 Desember 2022, majelis hakim Pengadilan HAM Makassar menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Kejaksaan Agung kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut.

 

Setelah melalui proses hukum di tingkat kasasi, Mahkamah Agung pada 10 November 2026 akhirnya mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum melalui putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026. MA membatalkan putusan bebas sebelumnya dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada IS.

Selain pidana penjara, putusan kasasi tersebut juga menetapkan kewajiban pembayaran kompensasi kepada para korban.

 Berdasarkan amar putusan yang diberitakan, kompensasi ditetapkan sebesar Rp250 juta untuk setiap korban meninggal dunia, Rp210 juta untuk korban luka berat, Rp115 juta untuk korban luka sedang, dan Rp75 juta untuk korban luka ringan.

 Total kompensasi yang diberitakan mencapai sekitar Rp2,3 miliar.

Rangkaian panjang proses hukum tersebut menjadi salah satu alasan John menilai pembentukan Pengadilan HAM di Papua sudah mendesak untuk direalisasikan.

Ia mengungkapkan, selama persidangan kasus Paniai di Makassar pada 2022, tidak semua orang yang sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Komnas HAM hadir untuk memberikan kesaksian di pengadilan.

Padahal, menurutnya, keterangan orang-orang yang melihat dan mengetahui langsung peristiwa tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu mengungkap fakta serta memperkuat pembuktian di persidangan.

“Sayangnya, ketika terjadi proses persidangan, saksi-saksi yang sebelumnya sudah kita kumpulkan dan memberikan keterangan kepada Komnas HAM tidak semuanya muncul.

 Patut diduga ada berbagai faktor, termasuk ketakutan, tekanan psikologis, dan isu-isu yang berkembang saat itu. Belum lagi karena pengadilannya jauh di Makassar,” ungkapnya.

John yang juga pernah menjadi saksi dalam persidangan kasus Paniai tersebut menilai, apabila Pengadilan HAM dibentuk di Papua, masyarakat akan lebih mudah mengakses proses hukum dan memberikan kesaksian.

“Kalau pengadilan HAM itu ada di Jayapura, mungkin masyarakat akan lebih mudah hadir. Ini juga yang harus dipertimbangkan oleh negara. Jangan sampai masyarakat yang ingin mencari keadilan justru terkendala jarak, biaya, dan faktor psikologis untuk datang ke tempat persidangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembentukan Pengadilan HAM di Tanah Papua bukan sekadar kebutuhan untuk menyelesaikan kasus Paniai, melainkan juga bagian dari pemenuhan hak masyarakat Papua untuk memperoleh akses keadilan yang lebih dekat.

John mengingatkan bahwa pembentukan lembaga penegakan HAM di Papua telah memiliki landasan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Karena itu, pemerintah pusat bersama Mahkamah Agung perlu memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan amanat tersebut.

“Ini sebenarnya sudah menjadi amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi, bukan hanya keinginan masyarakat, tetapi ada dasar hukum yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh negara. Saya berharap Kementerian HAM bersama Mahkamah Agung serius memikirkan pembentukan Pengadilan HAM di Papua,” katanya.

Selain pembentukan Pengadilan HAM, John juga meminta Kementerian HAM menyusun pedoman atau mekanisme khusus penanganan perkara HAM agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan tidak membutuhkan waktu terlalu panjang.

Menurutnya, pengalaman kasus Paniai menunjukkan bahwa proses penegakan hukum membutuhkan waktu yang sangat lama, mulai dari penyelidikan Komnas HAM, pembentukan tim ad hoc, proses pelimpahan berkas ke Kejaksaan Agung, hingga persidangan dan putusan kasasi.

“Ini waktu yang terlalu lama. Ke depan, Menteri HAM harus bisa membuat pedoman atau mekanisme penanganan perkara HAM yang lebih cepat. Jangan sampai seperti kasus Paniai, peristiwanya terjadi pada 2014, tetapi baru mendapatkan putusan kasasi pada 2026. Hampir 12 tahun masyarakat menunggu keadilan,” ungkapnya.

John juga mengajak masyarakat, aktivis HAM, dan seluruh pihak yang mengetahui suatu peristiwa pelanggaran HAM agar berani menyampaikan fakta serta memberikan kesaksian secara konsisten.

“Kalau kita ingin mengangkat sebuah kasus pelanggaran HAM, kita harus konsisten memberikan keterangan dan kesaksian. Jangan hanya jago di media sosial, tetapi ketika dibutuhkan untuk memberikan kesaksian justru tidak hadir. Dalam hukum positif Indonesia, yang dibutuhkan itu bukti dan saksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap putusan kasasi kasus Paniai tidak menjadi akhir dari upaya pengungkapan kebenaran.

 Menurutnya, dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk unsur tanggung jawab komando, masih perlu didalami berdasarkan bukti dan fakta hukum.

“Pesan kami, jangan berhenti pada satu orang. Unsur sistematisnya harus dibuka, unsur meluasnya juga harus didalami. Siapa saja yang terlibat dan siapa komando yang bertanggung jawab saat itu perlu dianalisis. Tetapi semuanya tentu harus didukung bukti dan saksi,” katanya.

John menegaskan, pembentukan Pengadilan HAM di Tanah Papua harus menjadi bagian dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memastikan akses keadilan, serta mencegah terulangnya peristiwa pelanggaran HAM.

“Putusan kasus Paniai ini harus menjadi pelajaran bagi negara. Kita tidak ingin masyarakat terus mengalami kekerasan, kemudian harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan. Karena itu, Pengadilan HAM di Papua harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ada lagi korban dan masyarakat harus menunggu begitu lama untuk mendapatkan keadilan,” tutup John. (*)

Editor : Agung Trihandono
DPR Papua Tengah John NR Gobai Ceposonline.com