CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mempertanyakan dasar hukum penunjukan PT Aneka Tambang (ANTAM) untuk mengelola wilayah tambang PT Kristalin Ekalestari di Papua Tengah.
Ia meminta pemerintah memastikan pengelolaan pertambangan tersebut tetap menghormati dan melindungi hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme penunjukan ANTAM, termasuk dasar hukum dan proses perizinan setelah aktivitas PT Kristalin Ekalestari dihentikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Pertanyaannya, apa dasar hukum penunjukan ANTAM untuk mengelola lokasi tambang tersebut? Bagaimana proses perizinannya dan kewenangan apa yang diberikan kepada perusahaan?” Ujar Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai kepada media ini, Selasa (10/11/2026).
John menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena pengelolaan sumber daya alam di Papua Tengah tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan investasi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat adat.
Ia menegaskan, kepemilikan izin usaha pertambangan tidak secara otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk memiliki dan menguasai tanah masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Selain itu, ia merujuk Pasal 43 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Pemilik IUP tidak otomatis memiliki dan menguasai tanah masyarakat adat. Karena itu, perusahaan harus menghormati hak masyarakat pemilik tanah serta memastikan adanya kompensasi yang jelas dan terukur,” jelasnya.
Menurut John, perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Papua Tengah perlu membangun kemitraan dengan masyarakat adat melalui kesepakatan bersama atau nota kesepahaman (MoU).
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri, tetapi turut menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan.
Di sisi lain, John mendorong pemerintah mempercepat pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat adat memiliki kesempatan mengelola potensi tambang melalui mekanisme perizinan yang sah.
Menurut John, keberadaan Perdasi Nomor 6 Tahun 2026 harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mempercepat pengusulan dan penetapan WPR.
Langkah ini penting agar masyarakat adat yang memiliki tanah dengan potensi tambang dapat memperoleh izin untuk mengelola sumber daya alam secara legal.
Selain itu, ia meminta persoalan PT Kristalin Ekalestari ditelusuri secara menyeluruh, termasuk dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam proses perizinan perusahaan tersebut.. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser