CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah mengawal jalannya aksi damai yang digelar Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) bersama masyarakat di depan Kantor DPR Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Kamis (23/7/2026).
Kehadiran MRP bertujuan memastikan aspirasi mahasiswa tersampaikan secara aman sekaligus mendorong penyelesaian konflik di Intan Jaya melalui mekanisme hearing dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, mengatakan pihaknya telah turun sejak pagi ke sejumlah titik kumpul massa untuk mendampingi para mahasiswa dan masyarakat agar aksi berlangsung tertib serta terhindar dari tindakan represif.
“Kami dari pagi sudah berada di beberapa titik kumpul pelajar dan mahasiswa Intan Jaya. Tujuannya mengawal agar aspirasi mereka bisa disampaikan secara aman, damai, lalu mereka juga pulang dengan damai,” ujar Yulius usai aksi.
Aksi yang merupakan demonstrasi jilid kedua itu digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait konflik bersenjata yang terus terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan dinilai telah menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta Gubernur Papua Tengah dan Bupati Intan Jaya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi mereka. Menyikapi hal itu, MRP bersama Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah dan sejumlah anggota dewan menggelar pertemuan singkat di dalam gedung DPR guna membahas langkah tindak lanjut.
Yulius berharap pemerintah daerah bersama unsur keamanan dapat hadir dalam forum dialog sehingga persoalan yang disampaikan masyarakat dapat dibahas secara menyeluruh.
“Harapan kami gubernur, Kapolda, dan pihak terkait bisa hadir dalam hearing dialog. Aspirasi ini jangan dibahas sepotong-sepotong, tetapi dikawal bersama hingga disampaikan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Yulius, konflik yang terjadi di Intan Jaya dan sejumlah wilayah pegunungan Papua Tengah telah berdampak pada kehidupan masyarakat sipil.
Ia menyinggung beberapa peristiwa yang, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah, termasuk insiden yang menimpa seorang ibu bersama bayinya pada 2 Juli 2026 serta dugaan kekerasan terhadap empat warga di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, pada 17 Juli 2026.
Ia juga menilai situasi keamanan di wilayah pedalaman perlu dievaluasi. Selain itu, Yulius menegaskan bahwa kelompok bersenjata juga tidak seharusnya membaur dengan masyarakat sipil karena berpotensi menambah risiko bagi warga.
“Yang menjadi korban jangan sampai masyarakat sipil yang tidak bersalah. Semua pihak harus bersama-sama mencari solusi agar masyarakat bisa hidup dengan aman,” ujarnya.
MRP Papua Tengah juga mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap penempatan pasukan non-organik di wilayah pedalaman Papua. Menurut Yulius, meski persoalan keamanan menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat.
“Kami berharap ada evaluasi terhadap penempatan pasukan non-organik dan aspirasi masyarakat bisa difasilitasi sampai ke Jakarta. Tujuannya agar masyarakat dapat hidup aman dan mencari nafkah dengan tenang,” katanya.
Selain itu, MRP meminta setiap dugaan pelanggaran terhadap masyarakat sipil diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku agar memberikan rasa keadilan bagi para korban.
Sebagai tindak lanjut aksi tersebut, MRP Papua Tengah bersama DPR Papua Tengah menyepakati penyelenggaraan hearing dialog pada pekan depan. DPR terlebih dahulu akan menggelar rapat internal sebelum menerbitkan undangan resmi kepada para pihak yang akan hadir.
Rencananya, forum tersebut akan melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Kapolda Papua Tengah, unsur TNI, pimpinan pasukan non-organik, para bupati se-Papua Tengah, DPR Papua Tengah, MRP, tokoh agama, serta perwakilan pelajar dan mahasiswa.
MRP menyatakan mendukung penuh agenda tersebut dan berharap prosesnya segera dilaksanakan agar berbagai aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa tidak berhenti sebatas aksi demonstrasi.
“Kami sangat mendukung hearing dialog ini. Jangan terlalu lama ditunda karena masyarakat menunggu tindak lanjut dari aspirasi yang sudah disampaikan. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan muncul aksi dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujar Yulius.
Yulius juga berharap anggota DPR RI dan DPD RI asal Papua Tengah ikut mengawal hasil dialog tersebut di tingkat nasional. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, DPR, MRP, serta pemerintah pusat diperlukan untuk mencari jalan keluar atas konflik yang telah berlangsung lama.
“Kita berharap semua pihak duduk bersama, membentuk tim, lalu membawa hasil dialog ini ke pemerintah pusat. Tujuannya mencari solusi agar masyarakat Papua bisa hidup damai, aman, dan sejahtera di atas negerinya sendiri,” pungkasnya. (*)