Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ratusan Mahasiswa Intan Jaya Desak DPR dan Pemprov Papua Tengah Fasilitasi Dialog dengan Presiden

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Massa aksi saat demonstrasi di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Kamis, (23/7/2026). (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE).
Massa aksi saat demonstrasi di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Kamis, (23/7/2026). (CEPOSONLINE.COM/THERESIA F. TEKEGE).

Advertisement

CEPOSONLINE.COM,NABIRE-Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia (GPMI-I) memadati halaman Kantor DPR Papua Tengah, Kamis (23/7/2026) sekira pukul 11:30 WIT. 

 Dengan membawa spanduk dan poster, massa dari berbagai titik di Nabire mulai memenuhi halaman Kantor DPR Papua Tengah lalu mereka secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi harapan agar konflik yang masih terjadi di Kabupaten Intan Jaya segera mendapat perhatian dan penyelesaian dari pemerintah.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, Koordinator Lapangan (Koorlap) Umum GPMI-I, Feri Japugau kemudian membacakan pernyataan sikap.

Advertisement

Pernyataan itu menjadi inti dari aksi damai yang digelar mahasiswa, berisi gambaran mengenai kondisi yang mereka nilai masih dialami masyarakat Intan Jaya serta langkah-langkah yang mereka harapkan dapat segera dilakukan pemerintah.

Menurut Feri, konflik yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir tidak hanya menyisakan persoalan keamanan. Lebih dari itu, masyarakat sipil disebut menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Dalam pernyataan sikapnya, GPMI-I menilai situasi tersebut telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Advertisement

Banyak warga, menurut mereka, hidup dalam rasa takut, sebagian harus meninggalkan kampung halaman untuk mengungsi, kehilangan mata pencaharian, hingga mengalami kesulitan mengakses kebutuhan dasar.

Mahasiswa juga menyoroti kondisi pendidikan di Intan Jaya. Mereka menyebut proses belajar mengajar di sejumlah sekolah tidak lagi berjalan normal akibat situasi keamanan. Dampaknya, banyak anak kehilangan kesempatan belajar sebagaimana mestinya.

Hal serupa, lanjut mereka, juga dirasakan di sektor kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan disebut semakin terbatas karena kondisi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif.

Di sisi lain, pembangunan dan pelayanan pemerintahan dinilai ikut terhambat akibat konflik yang berkepanjangan.

Advertisement

Artikel Terkait

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Peredaran 500 Butir Obat Ilegal di Mimika Terungkap, Pekerja Konter Ponsel Jadi Tersangka

Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Timika mengungkap peredaran 500 butir obat ilegal jenis Trihexyphenidyl di Kabupaten Mimika

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Pendidikan di Amamapare Mimika: Kompleksitas Akses dan Tantangan Guru

Kondisi pendidikan di Kampung Amamapare, Distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menghadapi tantangan struktural yang

Papua Tengah Tak Ingin Terus Bergantung pada Dokter dari Luar, Ada Strategi Baru!

Papua Tengah Tak Ingin Terus Bergantung pada Dokter dari Luar, Ada Strategi Baru!

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer