DPR Papua Tengah Desak DPR RI dan Presiden Segera Respons Aspirasi Konflik Intan Jaya
CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah kembali mendesak DPR RI dan Presiden Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Papua Tengah terkait situasi keamanan di wilayah Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
Aspirasi tersebut, menurut DPR Papua Tengah, bukan baru disampaikan saat aksi demonstrasi hari ini, melainkan telah dikirim secara resmi ke DPR RI sejak 25 Mei 2026.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, usai menerima aksi demonstrasi damai yang digelar mahasiswa dan masyarakat di Kantor DPR Papua Tengah, Nabire, Kamis (23/7/2026).
John menjelaskan, pimpinan DPR Papua Tengah sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI yang membidangi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.
Surat tersebut ditujukan agar DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas aspirasi masyarakat Papua Tengah.
“Kami sudah menyampaikan surat sejak 25 Mei 2026 kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI. Bahkan surat itu saya antar sendiri. Namun hingga hari ini belum ada kepastian kapan RDPU akan digelar,” ujarnya.
Menurut John, dalam aksi demonstrasi tersebut masyarakat kembali menyampaikan dua tuntutan utama.
“Pertama, meminta DPR Papua Tengah membentuk tim pencari fakta untuk melakukan verifikasi terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di Intan Jaya”
“Kedua, masyarakat meminta agar pemerintah pusat membuka ruang dialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia sebagai langkah mencari penyelesaian konflik,” lugasnya.
Ia menegaskan, persoalan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, DPR Papua Tengah hanya dapat meneruskan aspirasi masyarakat kepada lembaga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
