CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong penguatan peran perempuan gereja sebagai salah satu penggerak ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja dalam Pengelolaan UMKM yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah di Aula Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nabire, Rabu (1/7).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkembang di bidang ekonomi.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah memiliki komitmen untuk mendorong pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu bagian penting dari pembangunan tersebut adalah penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi,” ujar Victor.
Menurutnya, perempuan selama ini telah berkontribusi besar dalam menopang perekonomian keluarga melalui berbagai usaha, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, perdagangan hingga pertanian. Namun, para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
“Masih terdapat tantangan yang harus diperhatikan, antara lain kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses permodalan, pemasaran, pengemasan produk, dan pemanfaatan teknologi digital,” katanya.
Karena itu, workshop ini diharapkan menjadi wadah bagi perempuan gereja untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha sehingga dapat berkembang secara lebih profesional dan berdaya saing.
“Melalui kegiatan workshop ini, para peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan UMKM, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta mengembangkan strategi pemasaran,” ungkapnya.
Victor menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), yakni memastikan perempuan memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara dalam proses pembangunan daerah.
“Dalam konteks Papua Tengah, penguatan kapasitas perempuan gereja menjadi bagian dari upaya memperluas pemberdayaan masyarakat. Gereja memiliki peran sosial yang kuat di tengah masyarakat,” ujarnya. “Komunitas perempuan gereja dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.”
Ia menambahkan, keberhasilan pelatihan tidak hanya diukur dari terselenggaranya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam usaha para peserta. Untuk itu, pemerintah berharap adanya pendampingan yang berkelanjutan, mulai dari legalitas usaha hingga akses pembiayaan dan pemasaran.
“Saya berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada penyampaian materi. Peserta perlu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam usaha masing-masing, sementara perangkat daerah terkait perlu memastikan adanya tindak lanjut melalui pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, akses pemasaran, serta hubungan dengan lembaga pembiayaan,” katanya.
Victor juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya berharap workshop ini dapat meningkatkan kemampuan peserta, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi keluarga, serta mendukung pembangunan daerah yang responsif gender,” tutupnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw