Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hakim Berbeda Pendapat: Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan dalam Kasus Korupsi Chromebook

E
Penulis: Elfira Halifa❯
Nadiem Anwar Makarim mendapat dukungan dari pengendara Gojek sebelum divonis. (JAWAPOS.COM)
Nadiem Anwar Makarim mendapat dukungan dari pengendara Gojek sebelum divonis. (JAWAPOS.COM)

Advertisement

 CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Sidang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook menghadirkan perbedaan pandangan di antara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

 

Salah satu anggota majelis, Hakim Andi Saputra, menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dengan menyatakan terdakwa Nadiem Makarim seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Advertisement

 

Dalam pertimbangannya, Hakim Andi menilai jaksa penuntut umum belum mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) itu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.

 

Advertisement

Menurutnya, selama proses persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Nadiem menempatkan keluarga maupun orang-orang dekatnya ke dalam struktur kementerian.

 

Selain itu, tidak ada bukti yang menguatkan bahwa terdakwa menerima uang, hadiah, atau bentuk keuntungan lain yang bertentangan dengan hukum.

 

Advertisement
Editor : Elfira Halifa

Artikel Terkait

Nadiem Sebut Pengadaan Chromebook Justru Menghemat Uang Negara Rp3,9 Triliun

Nadiem Sebut Pengadaan Chromebook Justru Menghemat Uang Negara Rp3,9 Triliun

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim mengeklaim pengadaan Chromebook justru menghemat keuangan negara senilai Rp3,9 triliun.

Nadiem Ungkap Arahan Jokowi Soal Digitalisasi di Tengah Tuntutan 18 Tahun Penjara

Nadiem Ungkap Arahan Jokowi Soal Digitalisasi di Tengah Tuntutan 18 Tahun Penjara

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyinggung arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait kebijakan digitalisasi pendidikan yang menjadi dasar program transfor

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer