CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Anggota DPD RI Dapil Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mengecam keras peristiwa pembantaian warga sipil yang menewaskan seorang perempuan dan dua anak-anak di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 08.00 WIT.
Dalam pernyataannya, Arianto menyampaikan duka mendalam atas tragedi kemanusiaan tersebut. Ia menilai peristiwa itu menjadi bukti bahwa situasi keamanan di Papua, khususnya di wilayah pegunungan, masih jauh dari kondisi aman.
"Ini menjadi duka mendalam bagi kami. Kita bicara pembangunan dan kesejahteraan, tetapi di sisi lain masyarakat sipil justru menjadi korban kekerasan," tegasnya, Sabtu (18/4/2024)
Arianto juga mengutuk dugaan tindakan aparat keamanan yang dinilai melakukan kesalahan fatal hingga menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat yang tidak terlibat konflik.
Ia menilai insiden serupa kerap terjadi di sejumlah wilayah di Papua.
"Kami mengutuk tindakan yang tidak manusiawi ini. Kejadian seperti ini berulang dan menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan tugas aparat di lapangan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendesak aparat keamanan untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik terkait kronologi kejadian tersebut, termasuk memastikan ada tidaknya kelompok bersenjata di lokasi saat insiden terjadi.
"Negara tidak boleh diam. Harus ada penjelasan yang jelas kepada publik. Siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban ini. Nyawa manusia tidak bisa dianggap sepele," katanya.
Selain itu, Arianto meminta Komnas HAM bersama lembaga independen lainnya untuk segera turun ke lapangan guna melakukan penyelidikan menyeluruh dan objektif.
Ia menekankan bahwa korban merupakan kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak, sehingga penanganan kasus ini harus menjadi prioritas.
"Komnas HAM harus segera turun. Kasus ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan seperti kejadian-kejadian sebelumnya," tegasnya.
Di sisi lain, Arianto juga mendorong evaluasi total terhadap pelaksanaan operasi militer di Papua. Ia menilai pendekatan keamanan selama ini belum efektif dan justru berdampak pada meningkatnya korban sipil serta pengungsian masyarakat.
"Kami minta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh operasi militer di Papua. Hentikan pendekatan yang justru memperparah kondisi masyarakat sipil. Fokus pada pemulihan, baik secara mental, sosial, maupun kesehatan bagi warga yang terdampak konflik," ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat Papua berhak hidup aman dan damai di tanahnya sendiri tanpa rasa takut akibat konflik berkepanjangan. "Negara harus hadir memberikan perlindungan, bukan justru menambah trauma. Masyarakat harus dipulihkan dan dikembalikan ke kehidupan yang layak," pungkasnya. (*)
Editor : Agung Trihandono