CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan sebanyak 250 anak Orang Asli Papua (OAP) untuk mengikuti bimbingan belajar (bimbel) sekolah kedinasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya bagi marga-marga minoritas dan wilayah pedalaman.
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa mengatakan, dalam proses pengambilan data dan seleksi peserta, pihaknya memberi perhatian khusus kepada marga-marga yang selama ini belum banyak mendapatkan akses pendidikan dan kesempatan pengembangan diri.
“Kami lihat sampai ke marga-marga yang masih terbelakang. Ada dari Puncak Jaya, Deiyai, dan Intan Jaya. Kami prioritaskan marga-marga minoritas supaya mereka juga bisa maju,” ungkap Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa saat memberikan keterangan kepada pers di ruang kerjanya, Senin, (18/5/2026).
Menurut Denci, keberpihakan kepada marga-marga minoritas dilakukan agar anak-anak dari daerah pedalaman juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan kelak dapat kembali membangun daerahnya sendiri.
“Kami berharap anak-anak dari marga minoritas ini bisa jadi contoh di kampungnya, bisa sekolah tinggi, lalu kembali melayani masyarakatnya sendiri,” katanya.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan salah satu prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah agar semakin banyak anak asli Papua bisa masuk ke sekolah-sekolah kedinasan nasional.
“Selama ini orang salah paham tentang program ini. Kami buka kesempatan supaya sekolah-sekolah kedinasan itu bisa diakses oleh anak-anak Papua. Karena banyak yang selesai sekolah dari luar Papua lalu datang bertugas di Papua Tengah adalah orang pendatang,” ujar Denci.
Ia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan Orang Asli Papua juga mendapat ruang yang sama dalam pendidikan kedinasan dan pengisian sumber daya aparatur di daerah.
“Ini program prioritas dari gubernur, bahwa sekolah-sekolah kedinasan itu harus ada orang asli Papua. Jadi sumber daya manusia OAP juga harus ditingkatkan,” jelasnya.
Denci mengakui, pemerintah daerah sebenarnya berharap lebih banyak anak Papua dapat mengikuti program tersebut. Namun, kuota yang diberikan kementerian masih terbatas.
“Harapan kami sebenarnya semua anak bisa masuk, tetapi ada pembatasan dari kementerian. Karena itu program ini jadi salah satu prioritas gubernur dan wakil gubernur,” tuturnya.
Ia menambahkan, BKPSDM Papua Tengah mendapat kepercayaan untuk menangani program sekolah kedinasan, termasuk pelaksanaan bimbingan belajar bagi para peserta.
“Untuk IPDN mereka daftar sendiri. Bimbel yang kami siapkan ini mencakup empat kementerian dengan lima sekolah kedinasan di dalamnya,” tutup Denci.(*)
Editor : Agung Trihandono