CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat di empat kabupaten.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 6 miliar yang bersumber dari Block Grant dan Otsus Papua 2026, Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Selatan hanya mampu membangun sembilan unit rumah.
Plt Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan, Fransiskus Ciwe mengungkapkan, anggaran tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tingginya kebutuhan rumah di wilayah Papua Selatan.
Menurutnya, banyak permohonan pembangunan rumah yang telah masuk dari masyarakat di empat kabupaten, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Namun, keterbatasan anggaran membuat seluruh permohonan tersebut belum dapat diakomodasi.
"Memang banyak permohonan dari empat kabupaten yang masuk ke Bidang Perumahan Dinas PUPR. Namun, karena keterbatasan anggaran, kita belum bisa menjawab semuanya," katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah akan merespons permohonan masyarakat secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta skala prioritas, termasuk melihat permohonan yang lebih dahulu masuk.
Tahun ini, dengan anggaran sekitar Rp6 miliar, pihaknya hanya dapat merealisasikan pembangunan sembilan unit rumah dengan tipe 45. Salah satu lokasi pembangunan berada di kawasan Kudamati.
Fransiskus mengatakan, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat terus meningkat. Karena itu, diperlukan dukungan dari Gubernur Papua Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar persoalan perumahan tersebut dapat ditangani secara bertahap.
"Kita memang membutuhkan dukungan dari gubernur dan TAPD untuk melihat persoalan ini sehingga kebutuhan hunian masyarakat bisa teratasi secara bertahap sampai dengan berakhirnya masa kepemimpinan gubernur pada 2029 mendatang," pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa