Satu Mahasiswa Butuh Rp900 Juta Setahun, Pemprov Papua Selatan Atur Strategi Beasiswa
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengalokasikan anggaran cukup besar untuk membiayai mahasiswa asal Papua Selatan yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
Rata-rata anggaran yang dibutuhkan untuk satu mahasiswa antaranRp 800-900 juta per tahun.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno mengungkapkan, saat ini terdapat sembilan mahasiswa program pelimpahan dari Pemerintah Provinsi Papua yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Pemerintah provinsi berharap sembilan mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan pada 2026. Pasalnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Papua, alokasi pembiayaan untuk mahasiswa pelimpahan tersebut hanya sampai 2026.
"Kita berharap tahun 2026 ini semuanya sudah harus selesai. Karena memang alokasi anggaran yang kita berikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Papua itu sampai batas tahun 2026," kata mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mappi tersebut, Rabu (11/11/2026).
Terkait mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam negeri, Paskalis mengaku terdapat cukup banyak universitas yang telah mengajukan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Namun, pihaknya saat ini lebih memprioritaskan program pendidikan bagi mahasiswa pada bidang kesehatan, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (sains).
Menurutnya, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di bidang tersebut sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan di Papua Selatan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mengenai kemungkinan adanya mahasiswa yang belum menyelesaikan pendidikan hingga akhir 2026, Paskalis mengatakan pihaknya akan meminta petunjuk Gubernur Papua Selatan terkait kemungkinan pemberian dispensasi waktu selama satu tahun.
"Untuk mahasiswa yang tidak selesai di 2026, saya akan minta petunjuk Pak Gubernur apakah kita memberikan dispensasi waktu satu tahun atau tidak. Itu nanti keputusan ada di pimpinan," katanya.
